Risma Diminta Atasi Sampah Jakarta, Golkar: Anies Sudah Tangani Baik
Jakarta - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyebut permintaan Fraksi NasDem agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengurus sampah Jakarta tidak tepat. Fraksi Golkar menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah baik.
"Persoalan sampah itu, bukan persoalan kecil Jakarta, itu persoalan besar, itu bisa tertangani dengan baik meski belum sempurna," ucap Ketua Fraksi Golkar, Ashraf Ali saat dihubungi, Senin (29/7).
Menurut Ashraf, kesempurnaan pengelolan sampah DKI terjadii jika pengelolaan dilakukan dengan cara efektif, efisien, dan menghasilkan energi listrik. Saat ini, Jakarta.
"Untuk kesempurnaan, sekarang kan pakai sistem yang diurug, dirata tanah, konvensional melalui Bantargebang. Caranya (penyempurnaan) Jakarta akan (bangun) incinerator besar, ITF. Dari hasil itu, bisa hasilkan energi listrik, gas dan lain-lain. Seperti juga di Jerman. di Frankfurt. Di satu kota listriknya pakai sampah. Arahnya Perda (pengelolaan sampah) akan diarahkan ke sana. Sidoarjo akan dimulai, mungkin mereka kunjungan kerja dalam rangka itu," kata Ashraf.
Ashraf menilai anggaran Rp 3,7 triliun yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tidak sia-sia. DKI dianggap membutuhkan anggaran kebersihan yang besar.
"Anggaran imbang dengan pekerjaan, ada keseimbangan. Kalau tidak salah kita harus bayar Bantargebang sekitar Rp 400 miliar lebih. Belum pengajuan honor petugas sampah, penyapu jalan, yang di kali, dan juga sampah juga dikelola Pasar Jaya, itu juga tidak masuk ke LH, dia sendiri," ucap Ashraf.
Menurut Ashraf, salah satu yang perlu dibenahi oleh pemprov yaitu kesejahteraan pengangkut sampah di tingkat RW. Mereka mendapat uang yang kecil dari iuran sampah masyarakat.
"Yang menarik sampah dari rumah itu yang mengelola dari RW. Sekarang per-RW. Pernah liat orang dorong sampah itu, itu dibayar Rp 500 ribu per bulan dari iuran. Mereka nasib tidak sama dengan PPSU, ada SK, gaji UMD. Ada 10 ribu orang penarik sampah," kata Ashraf.
Masalah lain yang perlu juga diselesaikan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah pola pikir. Masyarakat harus pintar memilih sampah saat dibuang di kediaman.
"Coba saya bandingkan waktu saya ke Jepang, waktu saya k Ceko, itu udah dipilah sampahnya. Bahkan plastiknya beli di minimarket, plastik produksi di pemerintah. Kalau sampah tidak diletakkan di plastik tidak diangkat. Sama dengan mereka beli plastik, mereka sudah bayar retribusi, jadi mereka tidak bayar ke pemerintah daerah. Hanya membeli plastik itu membayar retribusi, itu di Tokyo," kata Ashraf.
Sebelumnya, Risma mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi banding soal pengelolaan sampah.
Besari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.
"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).
Bahkan, Besari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di ibukota masih menjadi PR besar.
"Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Besari. (detik.com)