PPP Tanggapi Saran JK ke Jokowi soal Kabinet: Intinya Proporsionalitas
Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyarankan Joko Widodo (Jokowi) agar partai yang kursinya sedikit tak mendapat jatah lebih banyak di kabinet. Menurut Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang terpenting dalam menyusun formasi kabinet yakni proporsionalitas.
"Apa yang disarankan Pak JK itu kami yakini sama dengan yang dipikirkan Pak Jokowi. Intinya kan proporsionalitas dari berbagai macam hal yang perlu dipertimbangkan," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dimintai tanggapan, Kamis (11/7/2019).
Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), jika berbicara partai dalam penyusunan formasi kabinet, harus dilihat juga partai yang tidak lolos parlemen. Namun, partai tersebut tetap berkontribusi dalam memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung.
"Kalau bicara parpol tidak hanya soal kursi, tapi juga kontribusi saat pileg. Misalnya ada juga parpol yang tak lolos parlemen tapi turut berkontribusi untuk pemenangan Jokowi saat pemilu," terangnya.
"Jangan pula ketika ada satu parpol sebelah bergabung dan kursinya lebih banyak lalu di kabinet lebih banyak. Itu juga namanya tidak imbang," imbuh Awiek.
Awiek menyebut PPP tidak mau mencampuri urusan jumlah kursi dalam kabinet. Dia hanya menegaskan bahwa dalam penyusunan formasi kabinet yang harus dicermati yakni kontribusi dalam memenangkan paslon.
"Namun demikian PPP tak mau masuk pada alokasi besaran jumlah kursi kabinet, karena hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi," ujar Awiek.
"(Dalam menyusun formasi kabinet) basisnya adalah kontribusi pemenangan dalam pemilu," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, JK menyarankan Presiden Jokowi mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik dalam menyusun kabinet nantinya. JK juga menyarankan parpol yang kursinya sedikit tidak mendapat jatah lebih banyak.
"Jadi tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi, baik dari harmonisasi antarwilayah dan suku, agama, politik. Harmonsiasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat," kata JK saat mengisi kuliah umum kepada peserta diklat Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Kamis (11/7). (detik.com)