MENU TUTUP

Rencana Jokowi GAJI Pengangguran Masuk RPJMN

Rabu, 13 Maret 2019 | 14:59:36 WIB
Rencana Jokowi GAJI Pengangguran Masuk RPJMN

Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 alias petahana Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan kartu Pra-Kerja jika terpilih nanti. Kartu ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak muda yang baru lulus SMP, SMA/SMK, hingga universitas yang belum mendapatkan pekerjaan.

Melalui kartu ini, penerima mendapatkan manfaat pelatihan dari pemerintah hingga pemberian insentif.

Kartu Pra-Kerja ini bakal masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Demikian disampaikan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

Bambang menuturkan, kartu Pra-Kerja masuk dalam skema pengembangan keterampilan dari pekerja.

"Ya itu masuk dalam skema untuk pengembangan skill dari pekerja, jadi ada dalam RPJMN 2020-2024 itu sudah ada skema penguatan skill dari pekerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan," katanya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Kartu Pra-Kerja ini akan memberikan dampak pada anggaran. Namun, Bambang belum menerangkan secara rinci dari mana anggaran untuk Kartu Pra-Kerja ini berasal.

"Ya pokoknya kita bisa buat skema untuk dukung itu," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam kampanyenya, Jokowi menjanjikan akan mengeluarkan 3 'kartu sakti' yakni KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Soal Kartu Pra-Kerja, nantinya penerima yakni orang yang baru lulus SMP, SMA/SMK, dan universitas dan belum bekerja bisa mendapatkan manfaat.

Manfaat yang dimaksud yakni pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha hingga insentif dana.

"Nah sebelum mendapatkan pekerjaan, selama kurun waktu tertentu tapi belum diputuskan, apakah enam bulan dan setahun akan diberikan insentif honor," ungkap Jokowi. 

 


(detik.com)

Berita Terkait

Baiq Nuril akan Ajukan Amnesti ke Jokowi, Moeldoko: Ada Prosesnya

Mendikbud Muhadjir: Begitu Lulus, Siswa SMK Tidak Boleh Nganggur!

Diperiksa KPK, Politikus PDIP Bantah Kecipratan Duit e-KTP

KPK Yakin Kejagung Proses Internal 2 Jaksa yang Diamankan saat OTT

Bukan Hak, Pimpinan KPK Minta Pemilu Dijadikan Kewajiban

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

HUT ke-30 SMAN 11 Pekanbaru Momentum Tingkatkan Prestasi Akademik dan Olahraga

2

Agus Rama Bacakan Puisi “Efisiensi yang Membutakan” Pada Lomba Puisi JMSI Riau

3

Kasus DBD Alami Peningkatan Di Puskesmas Bagansipiapi

4

SDN 020 Pangkalan Baru Seperti Kandang Ayam

5

Komisi II DPRD Kampar Terima Aspirasi FKDT: Guru MDTA Minta Kesejahteraan

6

Bobroknya Pelayanan RSUD Bangkinang, DPRD Kampar Akan Panggil Pihak Terkait

7

PMI Riau Gelar Musyawarah Kerja Tahun 2025, Beri Penghargaan kepada 20 Pendonor

8

Nelson Manalu Kembali Dipercaya Memimpin Partai Hanura Siak Periode 2025 - 2030

9

Pimpin DPD Hanura Riau 5 Tahun ke Depan, H Darnil Siapkan Strategi Khusus Besarkan Partai

10

Bandara Internasional SSK II Salurkan Bantuan Kacamata Baca untuk Siswa