MENU TUTUP

Anggota PP Riau Minta Kacab Rutan Bagansiapiapi Dicopot

Senin, 29 Oktober 2018 | 15:26:04 WIB
Anggota PP Riau Minta Kacab Rutan Bagansiapiapi Dicopot

UJUNG TANJUNG - Kalna Surya Siregar anggota MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Pemuda Pancasila Provinsi Riau yang juga calon Ketua IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Kabupaten Rokan Hilir meminta Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Bagansiapiapi dicopot.

Hal itu dilakukannya terkait kasus terpidana Martini alias Amoy dalam perkara penyalahgunaan narkotika. 

Informasi yang dihimpun, Martini Alias Amoy Terpidana perkara penyalahgunaan narkotika yang ditahan sejak tanggal 27 Maret 2015, sampai hari ini belum dikeluarkan oleh pihak Rumah Tahanan. 

Sebelumnya Martini Alias Amoy dihukum oleh Pengadilan negeri Rokan Hilir dengan 4 tahun pidana penjara. Selanjutnya di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dinaikkan menjadi 5 tahun.

Sedangkan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung tetap dihukum 5 tahun dengan penambahan subsidair selama 6 bulan. 

Tidak patah arang, LBH MAHATVA pun kembali memperjuangkan kepentingan hukum Martini Alias Amoy melalui jalur Peninjauan Kembali (PK). Gayung pun bersambut dan perjuangan tidak sia-sia, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK LBH MAHATVA atas nama Martini Alias Amoy sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal 29 Agustus 2018.

Yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Kalna Surya Siregar pada tanggal 26 September 2018.

Kalna Surya Siregar menyampaikan bahwa kliennya Martini Alias Amoy telah menjalani penahanan selama 3 tahun dan 6 bulan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2018.

"Pada tanggal 26 September 2018 kami sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.  Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2018 Tim Advokasi kami Andi Nugraha SH juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, yang mana Kejaksaan sudah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada tanggal 27 September 2018.

Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 kami kroscek ke Lapas Perempuan dan Anak Pekanbaru, ternyata klien kami masih berada di Lapas. Dan pada hari itu juga kami berkoordinasi dengan pejabat Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. 

Karena sampai dengan hari ini klien kami belum dikeluarkan, maka telah terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap Martini Alias Amoy.

Besok pada tanggal 30 Oktober 2018 kami ada acara di kantor Gubernur Riau bersama Kemenkumham Riau, disitu kami akan minta secara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau agar mencopot Kacab Rutan Bagansiapiapi karena dianggap tidak mampu mengemban amanah selaku pejabat Aparatur Sipil Negara. 

Demikian tegas Kalna Surya Siregar anggota MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Pemuda Pancasila Provinsi Riau calon Ketua IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Kabupaten Rokan Hilir tersebut.(rilis) 

Berita Terkait

KURANG AJAR... Pulang Karaoke, Payudara Pengusaha Laundry Diremas Pria Misterius

Pemuda Ingusan Ini diciduk Polsek Kubu Saat Transaksi Sabu Didepan Mesjid Baiturahman Kubu

Kapolsek Pujud Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tipiring di Kepenghuluan Sei - Meranti

Kasubag Disdik Dumai Dipanggil KPK, Ini Penyebabnya...

WADUH! Lagi -lagi Polsek Bangko Amankan Wanita Diduga PSK, Kali Ini Hotel Jia xiang

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

Kronilogi Penganiayaan Pelajar MTS Hingga Tewas oleh Oknum Polisi

2

Wow! Ternyata Gubernur Dapet Bonus 1,7 Miliar Per Bulan Dari Pajak Kendaraan

3

Ironi di Riau, Barang Bukti Kasus Korupsi Malah Dikorupsi Lagi

4

Kecanduan Film Porno, Seorang Pria Bunuh Bocah Perempuan Lalu Perkosa Jasadnya

5

Disidang, Roy Suryo Sebut Ijazah Jokowi Yang Beredar 99 Persen Palsu

6

Jejak Kasus Oknum Polisi Cabuli ABG Berdalih Tindak Pelanggar Lalu Lintas

7

Di Balik Surat BEM UGM untuk UNICEF: Nyawa Seharga Buku Tulis dan Teror yang Mengintai

8

Oknum Guru PPPK Diduga Selingkuh di Rumah Sendiri, Digerebek Suami dan Warga

9

Suport Atensi Kapolres Basmi Bali & Kenalpot Brong Demi Kenyamanan Masyarakat Jelang Ramadhan, " Ini

10

Sidang Isbad, Muhammadiah Tetapkan 18 Februari 2026 Lebih Awal Dari Pemerintah