Utang Tambah Rp 1.067 T di Era Jokowi, JK: Kita Ingin Ada Pertumbuhan
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa utang adalah konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saat harga komoditas anjlok, Indonesia butuh sumber ekonomi baru, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat belanja begitu besar dan tidak bisa diimbangi dengan penerimaan pajak maka akan muncul defisit. Itu yang kemudian harus ditutup dengan penarikan utang.
Utang pemerintah Indonesia tercatat telah mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017. Khusus pemerintahan sekarang dalam 2,5 tahun terakhir, jumlah utang bertambah Rp 1.067,4 triliun.
"Ya memang inilah konsekuensi bahwa tadi saya katakan akibat biaya pengeluaran negara karena begitu banyaknya besar kita tetap ingin ada pertumbuhan maka tentu ada defisitnya. Defisit itulah dibayar utang," kata JK di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).
Terkait soal masih alotnya pembahasan RAPBN di DPR. JK meyakini pembahasan itu tidak akan pernah mandeg.
"Ya biasa selalu alot tapi tentu akhirnya juga disetujui. Karena kalau tidak disetujui ya kita pakai anggaran yang ada. Jadi tidak pernah mandeg," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan posisi utang pemerintah Indonesia tercatat telah mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017 masih dianggap aman bahkan lebih rendah jika dibandingkan negara lain.
Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan utang pemerintah RI yang dianggap masih aman. Saat ini, posisi rasio utang pemerintah Indonesia berada di kisaran 28% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Ngeliatnya dengan beberapa cara. Pertama, dibandingkan dengan ketentuan UU. UU menetapkan rasio 60% dari PDB. 28% masih cukup jauh," kata Suahasil.
Menurutnya, posisi utang Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangganya juga masih cukup rendah. Dia menyebutkan, utang pemerintah Malaysia dan Thailand sekitar 40%-50% terhadap PDB, bahkan negara-negara maju seperti Jepang mencapai 200% terhadap PDB, sedangkan AS mencapai 100% terhadap PDB.
"Jadi kalau lihat Indonesia 28% masih sangat aman, bisa dikendalikan. Apalagi ini terhadap PDB. PDB tiap tahun tumbuh. Diproyeksikan di 2017 5,2%, berharap utang itu makin bisa kredibel dan dimanfaatkan," jelas dia.
sumber:detik.com