Bagansiapiapi,wawasanriau.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Rohil, Kompleks Perkantoran Pemda Rohil, Jalan Pesisir, Batu Enam, Kecamatan Bangko, Jumat malam (25/9/2026) pukul 21.02 WIB.

Rapat Paripurna mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston, S.H. Didampingi Ketua DPRD Rohil Ilhami, S.Tr.Keb., Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi, jajaran Anggota DPRD Rohil, dan Sekretaris DPRD. 

Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, hadir Wakil Bupati Jhonny Charles, BBA., MBA., Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil H. Fauzi Efrizal, M.Si., serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Maston menyampai kan bahwa agenda ini merupakan tahapan pembicaraan proses pembahasan sesuai Pasal 15 Ayat 3 Peraturan DPRD Rohil Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, di mana fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum setelah DPRD membahas secara internal Ranperda yang diajukan Bupati.

Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Cindy Ramadhani, S.E., memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis, pertanyaan, dan masukan objektif agar alokasi APBD Perubahan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Cindy Ramadhani, S.E., menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis, pertanyaan, dan masukan objektif kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar mencatat struktur anggaran pada Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2026 yang disampaikan pemerintah daerah. 

Pendapatan Daerah. Rp 2.378.623.717. 053, 10, Belanja Daerah Rp2.382.393.271. 510, 20,Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) Rp3.969.493.979,20, Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal PT BPR Rohil) Rp200.000.000,00.

Fraksi Golkar meminta kejelasan mengenai capaian realisasi PAD semester pertama dan target realistis hingga akhir tahun. 

Pihaknya mendorong peningkatan PAD dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, penyederhanaan administrasi, dan pemutakhiran data, bukan dengan menambah beban rakyat.

Menekankan agar belanja daerah difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terkait laporan belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru PPPK periode November - Desember 2025 yang diperkirakan melibatkan 2.138 guru dengan nilai senilai Rp1,4 miliar. 

Golkar mendesak Pemkab Rohil memberikan kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian atas hak para tenaga pendidik tersebut.

Meminta pemkab menjelaskan efektivitas penyertaan modal sebesar Rp200 juta serta memperkuat koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD, dan DPRD agar program dalam APBD-P memiliki kesiapan pelaksanaan yang matang.

"Kemitraan yang baik bukan berarti tanpa kritik. Kemitraan yang baik adalah ketika Pemerintah dan DPRD dapat berbeda dalam pembahasan, tetapi tetap bersatu dalam tujuan menghadir kan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Rohil. Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawab kan," ujar Cindy Ramadhani saat membacakan pandangan umum.

Fraksi Partai Golkar berharap proses pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya berjalan secara terbuka, transparan, dan konstruktif, sehingga menghasilkan Perda APBD Perubahan yang akuntabel dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. (Zal).