Lumajang,wawasanriau.com -Harapan ratusan guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Tulungagung untuk hidup lebih layak setelah berstatus ASN belum juga terwujud. Alih-alih merasakan kenaikan kesejahteraan, mereka justru harus bertahan dengan penghasilan yang jauh dari kata cukup.

Sejumlah guru mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima hanya sekitar Rp350 ribu per bulan. Nominal tersebut bahkan masih harus dipotong Iuran Wajib Pegawai (IWP), sehingga uang yang benar-benar diterima hanya berkisar Rp300 ribu.

Salah satu guru, Dian, tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan kondisi yang ia alami. Sejak ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu dan dipindahkan ke sekolah baru, ia kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak lagi memenuhi jumlah jam mengajar yang dipersyaratkan.

“Sekarang yang saya terima cuma Rp300 ribu. Itu pun sudah bersih setelah dipotong,” ucapnya dengan suara bergetar.

Tekanan ekonomi membuat Dian kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Ia bahkan mengaku tidak mampu membeli sepatu baru untuk bekerja.

“Sepatu saya sudah rusak, tapi saya tidak sanggup beli yang baru,” katanya lirih.

Sebagai lulusan strata satu (S1), kondisi tersebut ia nilai sangat tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawab profesinya sebagai pendidik. 

“Gaji saya malah lebih kecil dari tukang sapu,” ujarnya singkat.

Kondisi itu dibenarkan Ketua Forum GTKN PPPK Paruh Waktu Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tulungagung, Candra Dian Rahman. Menurutnya, mayoritas guru PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut menghadapi situasi serupa sejak pengangkatan mereka.

“Besaran gajinya memang Rp350 ribu, tapi setelah dipotong IWP, yang diterima sekitar Rp300 ribu,” katanya. **