MENU TUTUP

Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Gelar Musdes LPJ BUMKep Damar Jaya

Rabu, 13 April 2022 | 22:56:40 WIB
Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Gelar Musdes LPJ BUMKep Damar Jaya Direktur BUMKep Damar Jaya saat menyerahkan berkas LPJ Tahun 2021 kepada Datin Penghulu Pedamaran Santi Utari
 
PEDAMARAN (WRC) - Pemerintahan Kepenghuluan bersama BPDes (BPKep) Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir selenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) perdana dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Damar Jaya, Selasa ( 12/4/2022) di Aula Kantor Kepenghuluan Jalan Poros Pedamaran.
 
Musyawarah Desa dalam rangka penyampaian laporan pertanggung jawaban BUMKep Damar Jaya yang untuk pertama kali diadakan sejak berdirinya badan usaha tersebut tahun 2019 menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Kepenghuluan Pedamaran. 
 
Hadiri pada acara Datin Penghulu Pedamaran, Santi Utari, S.Pd, Ketua BPKep, Bakir Zainal, Pendamping Desa, TA Kemendes Fahrudin, Direktur BUMKep Rahmadyah, Sekretaris BUMKep Fitri Wulandari dan pengurus BUMKep , Sekdes Ashari, para kaur, Perangkat Kepenghuluan, Pengawas BUMKep dan tokoh masyarakat.
 
Direktur BUMKep Damar Jaya, Rahmadsyah dalam penyampaian laporannya menyampaikan bahwa dirinya meneruskan jabatan direktur BUMKep sebelumnya sejak bulan Agustus 2021. Dari masa jabatan dipenghujung tahun tersebut pihaknya sejak bulan September sampai Desember 2021,  BUMKep Damar Jaya mengembangkan usaha bidang perikananan  dengan Penyertaan Modal Rp. 72.000.000. mendapatkan Laba Akhir tahun Rp 27.000.000. 
 
" Alhamdulillah dari unit usaha perikanan dan pakan ikan air tawar selama tiga bulan  memberikan  PADes Tahun 2021 Rp. 3.300.000. dari unit usaha perikanan BUmkep Damar Jaya," Kata Rahmadsyah.
 
Lanjutnya,  Dalam hal ini juga kita menyampaikan Bahwa BUMkep Damar jaya memiliki Nilai Aset Tetap senilai Rp. 97.000.000,-  di Tahun 2021. Dan Pengembangan Kolam Pembesaran unit perikanan. Namun pada tahun 2022 ada beberapa kendala saat ini yang kita hadapi  akibat dampak pancaroba perekonomian Indonesia saat ini yang berdampak pada tingginya harga pakan ikan yang dikuti naiknya harga benih ikan serta naiknya biaya transportasi.," terangnya.
 
Rahmadsyah berharap kepada  Pemda Rohil dapat memberikan support dalam hal pengadaan Mesin Pencetak Pelet ikan yang akan memproduksi pakan ikan secara Home Industri. Dengan adanya bantuan mesin pembuatan pakan ikan nantinya diharapkan dapat menekan biaya produksi karena harga pakan ikan pabrikan terus naik tidak beraturan yang dapat mempengaruhi nilai produksi ikan.
 
" Saat ini di Kepenghuluan Pedamaran sudah banyak masyarakat yang mengembangkan Budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan parit stekingan kebun sawit maupun kolam diperkarangan rumah ," 
 
" Dan ditahun 2021 berdasarkan catatan data kami, Bumkep Damar Jaya telah memasok 150.000 benih ikan untuk di tebar di kolam masyarakat Pedamaran maupun desa sekitarnya. Sehingga dapat memenuhi permintaan pasar di Pasar Tradisional di  Bagansiapiapi dan pasar lokal Kepenghuluan Pedamaran," ungkap Rahmad.
 
Ia juga menyampaikan bahwa dalam persiapan Tahun 2022 BUMKep Damar Jaya selain memprogramkan pengembangan sektor  perikanan juga akan mempersiapkan usaha transportasi angkutan Desa antar kota. Untuk itu pihaknya berharap adanya masukkan serta sinergisitas dari pemerintah Kepenghuluan, BPKep, serta masyarakat Pedamaran.
 
Diakhir musdes, pria yang akrab dipanggil Rahmad ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya pengurus BUMKep Damar Jaya akan berupaya semaksimal mungkin akan melakukan perubahan serta melakukan peningkatan usaha serta meningkatkan sistem pelaporan administrasi  sebagaimana yang termaktub pada PP 11 Tahun 2021 agar BUmkep memiliki sertifikasi BUMkep.
 
Datin Penghulu Pedamaran, Santi Utari, S.Pd memberikan tanggapan atas LPJ BUMKep Damar Jaya bahwa pihaknya sangat mengapresiasi perkembangan BUMKep Damar Jaya yang dapat membuat Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam waktu 3 bulan pada Tahun 2021 serta menyelesaikan laporan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
 
"Alhamdulillah ada perubahan dari kepengurusan sebelumnya, dan dalam tiga bulan sejak ganti kepengurusan BUMKep dengan pengembangan unit usaha perikanan ada Pemasukan desa sebesar Rp.3.300.000 pada Tahun 2021. Kita berharap BUMKep Damar Jaya dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan PADes," Kata Santi Utari.
 
Lanjutnya, kedepannya kita berharap adanya support dari semua elemen pemerintahan kepenghuluan, elemen masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan SDM kita melalui BUMKep Damar Jaya. Untuk itu perlunya ada sinergisitas, pengawasan dan evaluasi secara profesional," harapnya. (Irwan).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berita Terkait

Manfaat Jembatan Kasangbangswan Baru, Permudah dan Tingkatkatan Kesejahteraan Masyarakat

WARNING! Proyek Sumur Bor Desa Raja Bejamu Terkesan Mark up, Dana Cair Kerja Tak Siap

Galeri Rumah Tamadun Bagansiapiapi Menjadi Pusat Oleh-oleh Hasil Kerajinan Masyarakat Rohil

Jelang Lebaran, Babinsa Koramil 05/RM Pantau Harga Daging Di Pasar Tradisional

RWH Bangkinang Gelar Umroh Akbar Termurah Se-Indonesia Raya, Dengan Fasilitas Hotel Bintang 5 Dan Ba

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

Perkuat Silaturrahmi, Panwaslu Kecamatan Dapil IV Taja Buka Bersama Dengan Bawaslu Kabupaten Kampar

2

Raih Berkah Ramadhan, KONI Rohil Bagikan 500 Paket Takjil dan Buka Puasa Bersama

3

Tim Studi Kebidanan Univrab dan KPRS RSIA Zainab Lakukan Penyuluhan ASI Eksklusif di Posyandu Jalina

4

Kominfotiks Rohil Gelar Pertemuan Dengan Puluhan Organisasi Pers, Ini Yang Dibahas

5

Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk

6

Bupati Rohil Serahkan Bantuan Operasional 3 Rumah Ibadah dan Klaim BPJS

7

DPD PPPI Provinsi Riau Lakukan Audiensi Dengan Pj Walikota Pekanbaru

8

Upaya Pemkab Kampar Tekan Angka Inflasi, Gelar Operasi Pasar Murah Di Bawah Harga Pasar.

9

Raih Piala Adipura, Pemkab Rohil Akan Adakan Kirab Piala Adipura Keliling Kota Bagansiapiapi

10

Cegah kerusakan ekosistim mangrove, Komisi IV DPR propinsi Riau tanggapi laporan