Pengacara Sebut Habib Rizieq 'Dijebak' Bendera Tauhid, Ini Kata Istana
Jakarta - Pengacara Habib Rizieq Syihab, Sugito Atmo Prawiro, menyebut kliennya terhalang pulang ke Indonesia salah satunya karena sempat 'dijebak' kasus pemasangan bendera tauhid. Pihak Istana angkat bicara.
Bendera tauhid yang dimaksudkan adalah pemasangan bendera tauhid berlatar hitam yang dianggap menyerupai bendera ISIS di dinding rumah Habib Rizieq sehingga membuat kepolisian Saudi sempat memeriksa imam besar FPI itu. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemerintah tak pernah menghalangi Habib Rizieq pulang.
"Dari awal kan sudah selalu kita bilang bahwa yang pasti untuk beliau pulang ke Tanah Air itu tidak ada satu institusi di negeri ini pun yang menghalangi beliau kembali ke Tanah Air. Bahwa kalau ada urusan, ada masalah yang terkait di luar negeri, monggo, baik di luar negeri maupun Tanah Air, ya kita berharap HRS bisa menghadapinya, menyelesaikannya dengan baik," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (10/9/2019).
Ngabalin menegaskan tak ada satu institusi pun yang menghalangi maupun melarang Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Jika Habib Rizieq bermasalah di luar negeri, Ngabalin meminta pemerintah tak dikait-kaitkan.
"Bahwa ada masalah di luar negeri tentu jangan dikaitkan dengan pemerintah maupun dengan urusan dalam negeri. Silakan saja, silakan saja, karena urusan luar negeri itu sama sekali tidak ada urusannya dengan campur tangan dengan pemerintah Indonesia, apalagi ada yang kerjain. Berprasangka baik atau berhusnuzan itu adalah ciri dasar dari orang-orang mukmin. Janganlah dikait-kaitkan dengan pemerintah maupun urusan dalam negeri," ucap Ngabalin.
Soal pengacara Habib Rizieq yang menganggap kliennya diusili dengan urusan bendera tauhid, Ngabalin mengaku keheranan. Dia menegaskan pemerintah tak mengurusi urusan luar negeri negara lain.
"Masa pemerintah bisa campur tangan urusan dalam negeri di negara orang? Presiden dan pemerintah konsentrasi mengurus dan bekerja dengan sekuat tenaga melayani kepentingan rakyat, melayani kepentingan bangsa dan negara dalam negeri," ucap Ngabalin.(detik.com)