MENU TUTUP

Kumpulkan Wali Kota/Bupati se-Kepri, KPK: Kalau Tak Datang Mereka Mau Cari 'Mati'

Selasa, 26 Maret 2019 | 23:44:19 WIB
Kumpulkan Wali Kota/Bupati se-Kepri, KPK: Kalau Tak Datang Mereka Mau Cari 'Mati' Ketua Tim Korsupgrah KPK, Adliyansyah Malik Nasution mengumpulkan semua bupati dan wali kota se-Kepri di Kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (26/3/2019) pagi.

TANJUNGPINANG - Ketua Tim Korsupgrah KPK, Adliyansyah Malik Nasution mengumpulkan semua bupati dan wali kota di Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (26/3/2019) pagi.

Hampir semua bupati dan wali kota hadir pada pertemuan tersebut, kecuali wali kota Tanjungpinang H Syahrul, yang diwakili wakil wali kota Tanjungpinang Hj Rahma.

Sedangkan wali kota Batam Muhammad Rudi, bupati Karimun Aunur Rofiq, bupati Bintan Apri Sujadi, bupati Lingga Alias Wello dan bupati Natuna Hamid Rizal hadir tanpa diwakili.

Kehadiran seluruh kepala daerah di Kepri ini sempat dikomentari wakil gubernur Kepri H Isdianto sehari sebelumnya.

Dia mengatakan semua kepala daerah pasti hadir kalau tidak mau menanggung risikonya.

"Semua bupati dan wali kota pasti hadir. Kalau tidak, mereka mau cari 'mati'," seloroh Isdianto kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (25/3/2019) sore.

Adliyansyah memang sudah bertemu dengan gubernur Kepri H Nurdin Basirun, wakil gubernur Kepri H Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah di ruang rapat utama Kantor Gubernur Kepri, Senin sore.

Ketua Tim Korsupgrah KPK itu hanya mengatakan pertemuan sore itu hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi akan ada monitor dan evaluasi KPK pada Selasa pagi.

"Kami juga mau menyampaikan penilaian KPK terhadap masing-masing daerah," ujar Adliyansyah.

Selain penyampaian penilaian KPK terhadap masing-masing kabupaten dan kota se-Kepri, Adliyansyah juga mengatakan KPK akan memberikan penekanan terhadap hal baru di waktu yang akan datang.

Misalnya, persoalan aset pemerintah dan penerimaan daerah.

Terkait dua persoalan terakhir, Isdianto sempat berkomentar.

Dia mengatakan, KPK masih akan melakukan monitor dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di daerah sampai 2020 mendatang.

Setelah itu, KPK sudah bakal mengambil sikap tegas terhadap segala persoalan yang muncul.

Sumber : tribunnews.com

Berita Terkait

Pasca Pemilu, Cabe Langka di Pasar Lama Tanjung Uban

Polisi Bekuk 2 Calo TKI dan Sita 27 Paspor di Batam

PT Brantas Sudah Penuhi Semua Tuntutan Karyawan

Malaysia sahkan UU Anti-Teror kontroversial

Warga Padamkan Kebakaran Hutan Dekat Perumahan Sebong Darat

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

HUT ke-30 SMAN 11 Pekanbaru Momentum Tingkatkan Prestasi Akademik dan Olahraga

2

Agus Rama Bacakan Puisi “Efisiensi yang Membutakan” Pada Lomba Puisi JMSI Riau

3

Kasus DBD Alami Peningkatan Di Puskesmas Bagansipiapi

4

Komisi II DPRD Kampar Terima Aspirasi FKDT: Guru MDTA Minta Kesejahteraan

5

Bobroknya Pelayanan RSUD Bangkinang, DPRD Kampar Akan Panggil Pihak Terkait

6

PMI Riau Gelar Musyawarah Kerja Tahun 2025, Beri Penghargaan kepada 20 Pendonor

7

Nelson Manalu Kembali Dipercaya Memimpin Partai Hanura Siak Periode 2025 - 2030

8

Pimpin DPD Hanura Riau 5 Tahun ke Depan, H Darnil Siapkan Strategi Khusus Besarkan Partai

9

Bandara Internasional SSK II Salurkan Bantuan Kacamata Baca untuk Siswa

10
Advertorial

Upaya Penanggulangan Banjir, Bupati Rohil Bistamam Tinjau Daerah Titik Rawan