Jokowi Sebut Kepala Daerah Harus "Strong", Ini Kata Anies-Sandi
residen Joko Widodo menerima kunjungan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno dalam rangka audiensi di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Saat menerima kunjungan Gubbernur DKI dan Wagub DKI, Presiden Joko W
JAKARTA,WAWASANRIAU.COM - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus kuat pendiriannya dalam menghadapi permainan anggaran dengan DPRD. Anies dan Sandi setuju atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
"Oh iya lah. Kami sampaikan berkali-kali bahwa kami membawa mandat dari rakyat dan mandat itu adalah untuk kami laksanakan dalam bentuk anggaran," ujar Anies, saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Menurut Anies, kunci untuk menghindari praktik kongkalikong anggaran dengan DPRD adalah transparansi.
"Perisai paling baik adalah transparansi. Transparansi itu adalah perisai kami. Kalau ada transparansi, maka semuanya bisa, semuanya harus dijalankan," ujar Anies.
Saat ditanya, bagaimana jika praktik kongkalikong anggaran tersebut dilakukan oleh partai pendukungnya di DPRD, Anies tak mau menjawab. Ia tidak mau berandai-andai.
"Pokoknya enggak pakai misalnya. Itu adalah (transparansi anggaran) 'policy' kami," ujar Anies.
Sandi juga menyatakan hal senada. Dia berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, seperti diamanatkan Presiden Jokowi.
"Sepakat. Kami akan teruskan strong government, strong leadership," ujar Sandi.
Tak terlibat permainan anggaran Presiden Jokowi meminta kepala daerah se-Indonesia tak mudah terlibat dalam praktik permainan anggaran dengan DPRD.
Hal itu diungkapkan saat bertemu dengan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Awalnya, Jokowi berpesan supaya kepala daerah jadi pemegang kendali anggaran.
"Harusnya yang menentukan, saya ingin program ini rampung dua tahun, saya minta 60 persen anggaran ke sini, itu gubernur, bupati atau wali kota. Tugas pemimpin di daerah memang seperti itu," ujar Jokowi.
"Misalnya mau menganggarkan pembangunan 10 pasar. Ya minta saja, saya minta pasar ini selesai dua tahun. Pasti barangnya akan jadi. Bapak Ibu Saudara semua meninggalkan legacy yang baik," lanjut dia.
Jika demikian, tugas kepala daerah tinggal melobi bagaimana DPRD menggolkan rencana penggunaan anggaran tersebut menjadi terealisasi.
Jokowi mengakui bahwa untuk menggolkan rencana anggaran di DPRD, seringkali muncul praktik negosiasi. Pada saat seperti ini, kekuatan kepemimpinan kepala daerah diuji.
"Memang sering kita inginnya seperti itu, DPRD-nya, komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar. Kan rebutan seperti ini. Ya itu tugas Saudara-saudara untuk mengendalikan," ujar Jokowi.
"Kalau tidak bisa mengendalikan, artinya Ibu Bapak Saudara sekalian enggak kuat. Enggak strong," lanjut dia.*
Sumber: Kompas