MENU TUTUP

Tak ada lagi nasi kotal, Menkeu Usulkan Program MBG Diganti Duit Tunai

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:09:22 WIB
Tak ada lagi nasi kotal, Menkeu Usulkan Program MBG Diganti Duit Tunai

Jakarta,WawasanRiau.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji utama pemerintahan baru kini sedang dalam tahap evaluasi besar-besaran terkait mekanisme penyalurannya. 

Menteri Keuangan Purbaya secara mengejutkan mengusulkan kepada Presiden agar program ini tidak lagi disalurkan dalam bentuk makanan jadi atau nasi kotak, melainkan dalam bentuk bantuan tunai langsung (cash transfer) kepada orang tua siswa. 

Usulan ini didasari oleh keinginan untuk menghindari pemborosan makanan yang seringkali terbuang sia-sia jika menu yang diberikan tidak sesuai dengan selera anak di daerah masing-masing.

Purbaya berpendapat bahwa skema tunai jauh lebih efisien dan transparan dalam hal pengawasan anggaran. 

Dengan memberikan uang tunai sekitar Rp300.000 per bulan langsung ke rekening orang tua, potensi korupsi di tingkat vendor atau pengadaan barang bisa ditekan secara drastis. 

Selain itu, orang tua bisa memiliki fleksibilitas untuk mengatur menu gizi sesuai kebutuhan spesifik anak mereka, sekaligus mendidik keluarga dalam mengelola keuangan secara mandiri. 

Sisa dana yang tidak terpakai untuk makan pun bisa ditabung untuk keperluan pendidikan lainnya.

Namun, usulan ini langsung memicu pro dan kontra yang sangat sengit di tengah masyarakat. Pihak yang tidak setuju khawatir bahwa uang tunai tersebut nantinya justru tidak digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak, melainkan dipakai orang tuanya untuk membeli pulsa, rokok, atau bahkan digunakan untuk judi online. 

Ada kekhawatiran bahwa m4ti-nya fungsi kontrol gizi akan terjadi jika pemerintah melepas sepenuhnya tanggung jawab penyediaan makanan sehat kepada masing-masing keluarga tanpa pengawasan yang sangat ketat.

Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden. Jika usulan Menkeu Purbaya diterima, maka ini akan menjadi pergeseran besar dalam strategi perlindungan sosial di Indonesia. 

Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang diberikan benar-benar masuk ke perut anak-anak sekolah dalam bentuk gizi yang berkualitas, bukan menguap begitu saja menjadi konsumsi yang tidak produktif. 

Rakyat kini menanti keputusan final yang dianggap paling aman bagi kesehatan anak bangsa sekaligus aman bagi anggaran negara dari tangan-tangan koruptor. **

Berita Terkait

Afrizal Sintong Tegaskan Vaksinasi Harus Capai Target Sebelum 25 Desember 2021

BNN GELAR PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI KONSELOR ADIKSI SECARA DARING

Lebih 90% Uang Negara Raib, Gibran Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan

TKN Setuju Istilah 'Cebong-Kampret' Dikubur: Pilpres Bukan Saling Ledek

Kepala Daerah Diimbau Selesaikan Revisi RTRW untuk Dukung Iklim Investasi

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

Kronilogi Penganiayaan Pelajar MTS Hingga Tewas oleh Oknum Polisi

2

Wow! Ternyata Gubernur Dapet Bonus 1,7 Miliar Per Bulan Dari Pajak Kendaraan

3

Ironi di Riau, Barang Bukti Kasus Korupsi Malah Dikorupsi Lagi

4

Kecanduan Film Porno, Seorang Pria Bunuh Bocah Perempuan Lalu Perkosa Jasadnya

5

Disidang, Roy Suryo Sebut Ijazah Jokowi Yang Beredar 99 Persen Palsu

6

Jejak Kasus Oknum Polisi Cabuli ABG Berdalih Tindak Pelanggar Lalu Lintas

7

Di Balik Surat BEM UGM untuk UNICEF: Nyawa Seharga Buku Tulis dan Teror yang Mengintai

8

Oknum Guru PPPK Diduga Selingkuh di Rumah Sendiri, Digerebek Suami dan Warga

9

Suport Atensi Kapolres Basmi Bali & Kenalpot Brong Demi Kenyamanan Masyarakat Jelang Ramadhan, " Ini

10

Sidang Isbad, Muhammadiah Tetapkan 18 Februari 2026 Lebih Awal Dari Pemerintah