Bupati Rohil Bistamam Hadiri Rakor Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Rohil – Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Sentul Lake Resort dan Conference, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).  

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rokan Hilir H Bistamam didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Benny Hartedi, SE, M.Si, Kabag Tapem Sekda Rohil Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., dan Kabid IKP Diskominfotiks Juni Rahmat, SE, MM.

Kehadiran mereka sekaligus sebagai peserta rapat yang diinisiasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP).

Rapat koordinasi ini membahas dua agenda utama, yakni Perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2027 dan Pengendalian Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025.

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP. Dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan sambutan sebagai Kepala BNPP.  

Kedua menteri tersebut menekankan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN 2025–2045), yang mencakup aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.  

Dalam sambutannya, Menko Polhukam menegaskan empat pilar utama kebijakan pembangunan perbatasan, Pertahanan dan Keamanan (Security) penegasan batas wilayah negara dan penguatan sistem pertahanan di kawasan perbatasan.  

Kesejahteraan (Prosperity) peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pusat kerja sama antarnegara, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur.  

Lingkungan (Environment) pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Serta Tata Kelola Pemerintahan (Governance) penguatan diplomasi, negosiasi, serta keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat.  

Sementara itu Rokan Hilir Bupati H. Bistamam menyampaikan harapannya agar melalui rapat koordinasi ini, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkesinambungan.  

Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai garda terdepan pertahanan negara, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

"Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan merasakan manfaat nyata berupa peningkatan layanan dasar, infrastruktur, serta peluang ekonomi,” Pungkas Bupati. (Adv/Pemkab Rohil)