Pj Bupati Kampar Ingatkan PPDI Kampar Netralitas Dalam Pemilu 2024.
BANGKINANG KOTA(WRC) - Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus,SE mengingatkan langsung kepada seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten kampar untuk netraliras pada pemilu 2024 nantinya.
Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Kampar Firdaus saat membuka Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke-1 Kabupaten Kampar di Aula Kantor Bupati Kampar, selasa (24/10/2023).
Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan bahwa saat ini kita telah memasuki tahun politik pemilihan umum 2024 legislatif, dalam hal ini pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tepatnya 14 Februari 2024 mendatang.
Untuk itu, Firdaus minta kepada Kepala Desa serta seluruh perangkat Desa mulai dari Kepala Dusun, sampai Sekdes untuk bisa menjaga netralitas ditengah masyarakat. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, dan kelancaran pemilu nantinya.
Selanjutnya, Firdaus juga berharap kepada PPDI Kampar nantinya tidak ada PPDI tandingan. Sebab sejauh ini banyak organisasi yang muncul dualisme, bahkan dua organisasi yang mengklaim sama-sama kuat dari aturan.
Selain itu, kepada seluruh anggota PPDI Kampar. Firdaus juga minta nantinya untuk terus menjaga kebersamaan dan komunikasi dengan kepala desanya.
Perangkat juga dituntut agar ikut serta manjalankan roda pemerintahan desa, dengan program-program yang telah dibuat pemerintah pusat dan daerah.
Kita ketahui, di kabupaten Kampar terdapat sebanyak 142 Desa, 8 Kelurahan dan 9 Desa persiapan. Dengan demikian, diperkirakan di kampar saat ini terdapat lebih kurang 2000an orang perangkat Desa.
Untuk itu, menurut Firdaus seluruh perangkat harus menjalankan tugas yang diamanahkan seperti penurunan angka Stunting. Dimana saat ini.masih tersisa lebih kurang 14%, dan target turun per Des 2023 menjadi 8%.
Selanjutnya, Firdaus juga menyampaikan terkait Kemiskinan Ekstrem, untuk di kampar saat ini tercatat lebih kurang 1002 KK tergolong masyarakat miskin ekstrem.
Terakhir, Firdaus menghimbau terkait Kebakaran Hutan dan Laha. Dalam hal ini diminta peran perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan.
Sementara itu Ketua PPDI Provinsi Riau Nina Siahaan, dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa PPDI sendiri di Indonesia berdiri pada tahun 2006.
Sementara untuk Provinsi Riau dibentuk tahun 2019, pada tahun 2019 sendiri di Riau baru terbentuk di tiga Kabupaten, yakni di Kabupaten Rohul, Rohil serta Kampar sendiri. Sementara pada tahun 2019 sampai 2023 ini sudah 8 Kab/Kota.
Nina menjelaskan, PPDI bukan organisasi tandingan, melainkan organisasi yang tergabung mulai dari Kepala Dusun sampai Sekretaria Desa yang memiliki satu visi untu kemajukan desa."Ucap Nina.(Jhoni)