Kenapa Menteri-menteri Jokowi Tidak Pakai Mobil Listrik Saja?
Jakarta - Menteri-menteri di Kabinet Kerja dipastikan akal mendapat mobil dinas baru. Mobil para menteri akan diganti setelah sudah berusia 10 tahun. Sementara, untuk pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
Kontroversi pun menyelimuti pengadaan mobil baru untuk para pembantu Presiden Jokowi (Joko Widodo) tersebut. Dimulai soal anggarannya yang mencapai Rp 147 miliar, hingga keputusan pemerintah memilih mobil bermesin 2.5 L hybrid yang memiliki efisiensi bahan bakar hingga 24 km/liter.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY, Roy Suryo, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memilih mobil listrik baterai untuk para menteri Jokowi. Artinya, pejabat bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
"Ini bagus karena menteri-menteri akan mempelopori (penggunaan-Red) mobil listrik (di Indonesia-Red)," kata Roy, saat menjadi peserta diskusi 'Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Polusi Udara dan Pengurangan Penggunaan BBM', di Le Meridien Hotel, Jakarta.
Pendapat tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi. Dikatakan Nangoi, hal itu menjadi masukan yang bagus.
"(Soal pemilihan mobil menteri-Red) Itu ranah pemerintah ya, tapi tadi disebutkan bahwa pemerintah sebaiknya sudah mulai menggunakan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan bersih lingkungan. Saya rasa itu suggestion (saran-Red) yang cukup baik," kata Nangoi, di lokasi yang sama.
Secara umum, Nangoi sendiri mengatakan bahwa saat ini yang paling pas digunakan adalah kendaraan jenis hybrid atau plug-in hybrid. "Kalau menurut saya untuk battery EV atau mobil pure baterai, itu perlu infrastruktur tambahan, harus ada depo-depo untuk pengisian listriknya itu sendiri. Ini butuh waktu, tapi kalau untuk hybrid atau PHEV, jauh lebih mudah. Kalau menurut saya, itu baiknya bertahap," kata Nangoi.
Untuk diketahui, para menteri Jokowi akan dibekali mobil baru. Menurut laman Kementerian Sekretariat Negara, 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive disiapkan sebagai kendaraan Menteri Anggota Kabinet Kerja, Pejabat Setingkat Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, Mantan Presiden, dan Mantan Wakil Presiden.
(detik.com)