MENU TUTUP

Sejak Awal 2019, KKP Telah Tangkap 35 Kapal Ikan Asing

Sabtu, 22 Juni 2019 | 13:53:12 WIB
Sejak Awal 2019, KKP Telah Tangkap 35 Kapal Ikan Asing Kapal ikan asal Malaysia yang ditangkap petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Jumat (21/6). (Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Jakarta (wawasanriau) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil menangkap 35 kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai lokasi di kawasan perairan Indonesia.

Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan kapal ikan asing yang ditangkap KKP sejak Januari-Juni 2019 adalah 17 kapal asal Malaysia, 15 kapal asal Vietnam, dan 3 kapal asal Filipina.

Ia mengungkapkan kapal ikan asing terakhir yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP adalah satu kapal ikan Malaysia pada Jumat (21/6) kemarin.

Agus menjelaskan bahwa penangkapan tersebut diawali dari deteksi Kapal Pengawas (KP) Orca 02 yang dinakhodai oleh Capt Sutisna Wijaya atas keberadaan kapal penangkap ikan di perairan Selat Malaka tanpa mengibarkan bendera kebangsaan.

"KP Orca 02 mencurigai keberadaan satu kapal yang tidak mengibarkan bendera kebangsaan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan belum disepakati batasnya (grey area)," tambah Agus.

Kemudian KP Orca 02 melakukan proses penghentian dan pemeriksaan kapal tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal dengan nama PKFB 1802 yang diawaki oleh lima orang berkewarganegaraan Myanmar memiliki dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Malaysia.

KKP kemudian berkoordinasi dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), dan selanjutnya KP Orca 02 bersama kapal patroli APMM Penggalang 13 melakukan klarifikasi atas seluruh dokumen dan awak kapal PKFB 1802.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal tersebut benar memiliki izin dari Pemerintah Malaysia. Namun seluruh awak yang bekerja di kapal tersebut adalah WN Myanmar yang tak memiliki izin resmi (ilegal).

Atas dasar itu, kapal patroli APMM mengonfirmasi bahwa kapal tersebut dapat dilanjutkan proses hukum oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, pihak APMM juga menyampaikan bahwa apabila kapal PKFB 1802 dilepas oleh KP Orca 02, maka akan ditangkap oleh kapal patroli APMM dikarenakan WN asing yang bekerja tanpa izin serta tidak mengibarkan bendera kebangsaan.

Untuk proses hukum lebih lanjut, kapal dan seluruh awaknya dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau.

"Proses penyidikan akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, sesuai UU Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar," ucap Agus Suherman.

Sumber : Antaranews

Berita Terkait

Janji -janji, DPRD Rohil Tagih Jokowi Bayar Hutang DBH 126 Miliar

49 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas di India dalam 24 Jam

Masih Diperiksa Kejagung, Sofyan Basir Belum Hadiri Panggilan KPK

Malam Resepsi Kenegaraan, Pj Bupati Kampar: Wujud Rasa Syukur Atas Segala Pencapaian Dan Kemajuan

Warga Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan di KM 16 Tanjung Uban

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

Raih Berkah Ramadhan, KONI Rohil Bagikan 500 Paket Takjil dan Buka Puasa Bersama

2

Kominfotiks Rohil Gelar Pertemuan Dengan Puluhan Organisasi Pers, Ini Yang Dibahas

3

Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk

4

Bupati Rohil Serahkan Bantuan Operasional 3 Rumah Ibadah dan Klaim BPJS

5

DPD PPPI Provinsi Riau Lakukan Audiensi Dengan Pj Walikota Pekanbaru

6

Upaya Pemkab Kampar Tekan Angka Inflasi, Gelar Operasi Pasar Murah Di Bawah Harga Pasar.

7

Raih Piala Adipura, Pemkab Rohil Akan Adakan Kirab Piala Adipura Keliling Kota Bagansiapiapi

8

Cegah kerusakan ekosistim mangrove, Komisi IV DPR propinsi Riau tanggapi laporan

9

Pemkab Kampar Ikuti Rakor Perkembangan Penyelesaian Aset Bermasalah Tahun 2024 di Provinsi Riau

10

Bupati Rohil Buka Secara Resmi Pasar Ramadhan 1445 H