Jokowi-Ma'ruf Tanpa Sekat di Pamungkas Debat

Jakarta - Capres Jokowi dan cawapres Ma'ruf Amin akan bebas menjawab pertanyaan di debat pilpres kelima akhir pekan ini. Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu disebut tidak membagi tugas dalam menjawab pertanyaan dalam debat kelima akhir pekan ini.

Debat kelima nanti akan mengusung 6 tema, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. Jokowi-Ma'ruf dinilai memiliki pengetahuan tentang 6 tema tersebut dengan baik.

"Saya kira tidak ada pembagian ya, pada prinsipnya Pak Jokowi karena pengalaman beliau yang panjang, baik sebagai pengusaha, wali kota dan gubernur, dan presiden 4,5 tahun, itu sudah cukup untuk bekal beliau berdebat soal ekonomi, pengetahuan dan pengalaman itu tentu terkombinasi dengan baik," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi, Selasa (9/4/2019).

Debat kelima akan digelar di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4). TKN meyakini Jokowi-Ma'ruf akan bisa mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Karding menyebut Ma'ruf memiliki pengetahuan luas tentang ekonomi syariah. Penilaian tersebut memang bukan tanpa bukti. Sebab, Sandiaga pernah mengakui bahwa pemikiran Ma'ruf tentang ekonomi syariah menjadi rujukannya.

"Di samping itu, Pak Kiai Ma'ruf sebenarnya, selain urusan kesejahteraan sosial, spesialisasi beliau itu adalah ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Jadi tidak perlu ada pembagian mana-mana, karena pada prinsip mereka menguasai bahan yang ada dan rata-rata pelaku (ekonomi)," terang Karding.

Sementara itu, anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko, mengatakan Jokowi sebagai capres petahana mengerti detail persoalan yang diangkat dalam tema itu karena selalu mendapat laporan dari jajarannya. Dari laporan itu, Budiman menilai Jokowi bakal lebih memahami kondisi di lapangan terkait tema debat yang diangkat.

"Di lain pihak, sebagai presiden petahana, tentu Pak Jokowi mengerti detail soal-soal yang diangkat tadi karena kan Pak Jokowi mendapat laporan itu setidaknya seminggu sekali dari menteri-menterinya. Nah, dari data yang beliau terima, tentu akan paham apa yang harus dilakukannya ke depan," jelas Budiman. (detikcom)