Masyarakat Miskin Sei Sialang Hulu Lakukan Protes Terkait Bantuan PKH
Keluarga Penerima Manfaat di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Rohil saat menerima arahan dari petugas PKH setelah mereka melakukan protes terhadap data susulan yang tak tepat sasaran
BATU HAMPAR, WAWASANRIAU.COM - Puluhan masyarakat tergolong tak mampu dari Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Riau Minggu (12/11) mendatangi Kantor Kepenghuluan Sei Sialang Hulu untuk melakukan protes terhadap data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Mereka melakukan protes pada saat pendamping dan Operator PKH Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi verifikasi data kepada peserta PKH Tahun 2017 dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 di Kantor Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.
Pantauan wartawan dilapangan, saat proses sosialisasi akan dilaksanakan datang beberapa orang masyarakat yang tergolong tidak mampu melakukan aksi proses terhadap data yang disampaikan oleh pendamping PKH. Masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu itu melakukan protes karena data yang disampaikan tidak benar, sebab data peserta yang menerima bantuan PKH terdapat beberapa nama orang kaya di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir yang masih menerima bantuan.
"Kenapa data susulan yang dimasukan oleh pendamping terdapat nama orang-orang kaya, disini banyak nama orang kaya yang terdaftar bahkan ada beberapa orang yang dulunya peserta PKH dan datanya sudah ditarik karena sudah tergolong mampu namun masih keluar lagi namanya," Kata salah seorang warga, Ino (40).
Lanjutnya, yang data susulan tahun ini boleh bapak cek rumahnya, kebun sawitnya dan usahanya, kami marah karena ada orang yang lebih mampu dari kami dan punya usaha masuk daftar susulan sementara orang yang benar-benar miskin bahkan janda yang anaknya sekolah tidak masuk daftar, " Ungkap Ino kepada wartawan.
Lain halnya dengan Herman,(45) dirinya mengaku pernah menjadi peserta PKH, namun karena dinilai oleh pendamping dirinya sudah mampu dari segi ekonomi maka kartu pesertanya ditarik dan sudah tidak menerima bantuan lagi di Tahun 2017 ini. Tapi yang membuatnya kesal kenapa ada beberapa orang yang kartu pesertanya sudah ditarik karena ekonominya sudah baik kok bisa keluar lagi namanya sementara dirinya tidak.
"Saya dulu memang menjadi peserta PKH, tapi karena dinilai ekonomi saya sudah mampu makanya ditarik kartu saya, tapi anehnya ada beberapa orang yang kartunya sudah ditarik namun namanya keluar lagi padahal mereka saat ini sudah kaya dari saya," Kata Herman Kesal.
Sementara, menurut Koordinator PKH Rohil, Kusrul melalui operator PKH, Poppy saat dikomfirmasi menyampaikan bahwa munculnya permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tenaga pendamping dari Kementerian Sosial yang ditempatkan didaerah dan terjadinya pengundururan diri dari salah satu pendamping PKH untuk Kecamatan Batu Hampar. Sehingga pendamping yang baru hanya menerima data terusan dari pendamping yang terdahulu sementara dedline verifikasi data peserta PKH sudah mendesak.
"Munculnya masalah data ini karena terjadinya kekurangan tenaga pendamping ditambah lagi pendamping untuk kecamatan Batu Hampar pada Tahun 2015 mengundurkan diri mendadak, sementara pendamping yang ada saat ini domisilinyapun sangat jauh di Kecamatan Tanah Putih, desa Sintong," Kata Poppy.
Lanjutnya, dengan domisili pendamping yang jauh membuat pekerjaan tidak maksimal, maka pada saat itu dengan diadakan kebijakan deadline sudah kami terima untuk Kecamatan Batu Hampar sebanyak 276 peserta. Namun pendamping baru Muttah Jannah tidak mengetahui asal usul data, untuk itu kami punya misi untuk mengusulkan 2 orang pendamping ke Kementerian Sosial agar dapat memperbaiki semua data," Ungkap Poppy.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi peserta PKH di Kepenghuluan Sei Sialang Hulu saat ini berjumlah 60 orang, Sedangkan untuk data susulan tahun 2018 dikatakan Poppy, sebanyak 124 KPM.
Terkait dengan keluarnya nama peserta yang sudah dicabut oleh pendamping PKH dan sudah dilaporkan ke Kementerian sosial memang menjadi polemik bagi pendamping PKH karena datanya keluar lagi dan dikirimkan ke daerah. Hal ini menurut pengakuan Poppy sebagai operator karena terjadinya data error yang disebabkan jaringan. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh pendamping agar dapat melakukan kross cek dilapangan terhadap data yang diterima dari pusat sebelum dilakukan verifikasi.(Ir)