Mayarakat Laporkan Penyerobotan Lahan Oleh PT SRL ke DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM -  Puluhan masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam, Bangko Pusako dan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir laporkan penyerobotan lahan seluas 4200 hektare (he) yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari(SRL) ke Komisi A DPRD Rohil. Kamis (11/08/2016)

Kedatangan puluhan masyarakat itu disambut Wakil Ketua Komisi A DPRD Rohil, Afrizal beserta anggota, H Bahtiar dan Imam Suroso, di ruang rapat kantor DPRD Rohil,

"Kedatangan kami kesini ingin mengadukan tentang peryerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Sumatera Riang Lestari yang telah menyerobot lahan masyarkat sebanyak 4200 hektar di tiga kecamatan, makanya kami datang ke DPRD Rohil untuk mengadukan permasalahan ini agar bisa diselesaikan," ungkap sahir salah satu masyarakt Kubu Babussalam.

Sebelumnya, pada tanggal 1 Apilr 2015, utusan dari pihak PT SRL ini masih merintis, dan sempat ditangkap oleh masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada pihak Kapolse setempat, karna tidak merusak tanaman maka dilepaskan oleh masyarakat setelah melakukan mediasi.

Namun setelah itu, beberapa waktu yang lalu kembali datang utusan dari PT SRL didaerah teluk bano 1 dengan alasan mau membuat paret klanal sepanjang 9 kilo meter dengan membawa dua orang oknum aparat keamanan dengan dilengkapi senjata laras panjang dan juga membawa alat berat.

Akan tetapi, setelah ditanya oleh masyarakat terkait siapa yang menyeruh pembuatan parit tersebut, oknum aparat yang berlaras panjang itu menjawab pengalian parit ini merupakan perintah lansung dari Presiden Joko Widodo.

"Mendengar itu kami pun mundur, tak lama kemudian ada aparat dari kepolisian yang mengiring kami semua kebalai desa, disama terjadi dialog antara masyarakat, PT SRL dan kanit reskrim dengan hasil kesepakatan agar dihentikan sementara kegiatan pembuatan parit tersebut," ucap salah satu warga yang hadir dan kerap disapa ismail.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Rohil, Afrizal, mengatakan, data yang disampaikan masyarakat harus dipastikan keakuratan dan kebenaranya, kemudian lahan masyarakat harus didata secara benar, warga juga tidak boleh sembarang mengaku kalau tidak memiliki lahan.

Oleh karena itu, warga harus memiliki bukti administratif atas lahan yang dimiliki serta menyampaikan surat pengaduan secara resmi kepada komisi A. "Saya minta agar perwakilan warga bisa menyerahkan berkas kelengkapan lahan tersebut untuk dapat dipelajari," jelas Afrizal.

Komisi A, sebut Afrizal, ingin melihat dokumen yang dimiliki warga seperti SKT, SKGR atau pun kwitansi pembelian lahan sehingga bila punya data kepemilikan lahan maka kami dari komisi bisa bekerja cepat.

Hal senada dikatakan anggota Komisi A, Imam Suroso, sebelumnya dirinya pernah mendengar bahwa luas areal lahan di tiga kecamatan itu lebih 4200 hektare (ha) mengingat demikian luasnya lahan maka warga diminta mempersiapkan data dengan baik dan lengkap.

"Kita akan membentuk pansus, mungkin setelah ada data acuannya. Setelah itu komisi bisa memanggil pihak PT SRL, Dinas Kehutanan dan masyarakat untuk pertemuan dan penyelesaian masalah ini sampai tuntas," terangnya. (fie)