Warga Antisipasi Kemacetan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC
Bogor,WawasanRiau.com— Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas seiring pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang akan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Kegiatan nasional ini akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Bima menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan agar dampak kemacetan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ujarnya.
Pengaturan tersebut akan didukung oleh personel gabungan dari berbagai unsur di lapangan. “[Akan ada] penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) [di titik-titik tertentu],” kata Bima.
Meski berbagai langkah telah disiapkan, ia mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan.
“Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tuturnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tetap diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.**
Rilis : Puspen Kemendagri.