BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Kehidupan penarik becak di Kota Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau semakin terjepit dengan semakin terbatasnya gerak mereka di kota tersebut. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk mencari solusi persoalan itu, Perwakilan Ikatan Pengemudi Beca Bagansiapiapi (IPBB ) yang beranggotakan 400 pengemudi becak se-Kota Bagansiapiapi diundang oleh Komisi C DPRD Rokan HIlir, beberapa waktu ke kantor DPRD.

Merea diberi kesempatan melakukan konsultasi dalam rangka mencari akar permasalahan agar seluruh pengemudi becak di Bagansiapiapi bisa menjadi wirausahawan mandiri. Anggota DPRD Rokan Hilir dari Komisi C, Yohanis yang didampingi Joto Bangun dari DPRD Fraksi Hanura mengusulkan agar para pengemudi beca mendapat bantuan dari pemerintah berupa becak mesin secara bertahap.

"Bantuan itu terpulang kepada pengurus IPBB untuk mengaturnya karena tidak mungkin untuk membantu 400 penarik becak sekaligus,"ujar Yohanis.

Sementara itu, anggota DPRD Rohil, Joto Bangun meminta IPBB membentuk koperasi agar seluruh anggota bisa meminjam dana dengan sistem kredit lunak guna membuka usaha kecil-kecilan.

"Saya rasa dengan bunga dibawah 3% tidaklah memberatkan. Karena dana bantuan itu akan selalu digulirkan untuk keperluan anggota lainnya,"kata Joto Bangun.

Atas usulan itu, ketua IPBB, Kamil menyambut baik saran yang diberikan oleh anggota DPRD dari komisi C. Karena menurutnya, sudah menjadi tekad sebagian besar pengemudi beca di Bagansiapiapi untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Dikatakan Kamil, didaerah lain, sudah banyak pengemudi becak yang sukses dari punya mobil, naik haji hingga menyekolahkan anaknya sampai sarjana berkat usaha yang dirintisnya dari nol.

Sebaliknya, di Bagansiapiapi sejak jalannya kecil masih menggunakan batu bata hingga sekarang pakai hotmix, nasib pengemudi becak tidak berubah. Malahan profesi pengemudi becak itu diturunkan sama anaknya. Keadaan itu sangat miris karena hingga saat ini masih ada pengemudi beca berstatus sewa.

"Kalau punya usaha, tentu ekonomi masyarakat terbantu dan pendapatan asli daerah pastilah akan naik. Namun semua itu terpulang kepada pemerintah untuk membantunya,"ujar Kamil.(mi/adv/DPRD)