BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Puluhan kontraktor yang tergabung dari berbagai asosiasi sambangi kantor DPRD Rokan Hilir untuk mempertanyakan kepastian pembayaran hutang 2016 yang tak kujung dibayarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Rekanan minta agar Pemda Rohil segera membayar hutang piutang kegiatan 2016 yang sudah diselesaikan. Karena sampai hari ini belum ada kepastian tanggal dan bulan berapa mau dibayarkan, itu yang mereka sampaikan kepada DPRD,” ungkap Ketua DPRD Rohil H.Nasrudin diruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (3/5/2017) sore.

Dalam rapat tersebut DPRD Rohil menyatakan sepakat dan menandatangani mendorong Pemda setempat membayar pekerjaan yang telah selesai 100 persen kepada rekanan, Bahkan akan menyurati Pemda untuk menjadwalkan pertemuan rapat tentang tunda bayar 2016, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil pada Senin (8/5/2017).

“persoalan besar kalau kita mau mulai mengangsur bisa jadi kecil. Tapi, persoalan itu kalau ditunda-tunda nanti bertambah besar permasalahnya. Ini bukan masalah uang saja, ada kemauan apa tidak untuk membayar, itu saja kalau menurut kami dari DPRD,” tegasnya.

Nasrudin menegaskan bahwa ia bersama dewan lainya sepakat agar Pemda memulai membayar hutang piutang terhadap rekanan, mengingat hutang yang harus dibayarkan sebesar Rp223 miliar lebih.

Ketua DPRD juga membeberkan, menurut data keuangan Pemkab Rohil melalui BPKAD terhitung Januari hingga April 2017 bahwa uang yang sudah masuk sebesar Rp462 miliar lebih.

“Uang ini jangan dikatakan dana APBD semua untuk bayar hutang piutang. Tapi uang ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Gaji Pegawai, Dana Alokasi Khusus (DAK), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan lainnya. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita sampai hari ini Rp23 miliar. Uang transfer pertama Triwulan I baru Rp57 miliar, ini yang ditransfer kemarin yang banyak adalah sisa 2015 sebesar Rp101 miliar,” jelasnya.

Menyinggung pembayaran gaji tenaga honorer terhitung Januari-April 2017 belum dialokasikan termasuk gaji November-Desember 2016 belum keseluruhan dibayarkan, Nasrudin mengatakan dalam waktu dekat akan ada pengaliran dana dari pusat.

“Insya Allah hasil pertemuan kami di Jakarta baru-baru ini akan ada pengaliran dana pada bulan Juni 2017 sebesar Rp157 miliar. Kemudian sisa Triwulan IV 2016 Rp30 miliar. Namun demikian Pemda jangan lelang proyek kegiatan 2017 sebelum dibayar hutang piutang 2016 kepada rekanan selesai. Kecuali DAK," katanya mengingatkan.

Bukan hanya itu, ia juga menyayangkan pemerintah pusat tidak membayarkan DAU dari tahun 2007 hingga 2011 yang jumlahnya kurang lebih Rp1,2 triliun.

“Kita minta kepada pemerintah pusat jangan kelebihan bayar sama kita yang dihitung, kan dipotong. Dana sebesar Rp1,2 triliun itu juga dihitung. Jangan mereka tak nampak duit yang belum dikirim, sementara duit yang salah kirim dia nampak, kasian pemerintah daerahnya,” demikian Nasrudin Hasan

Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD Rohil Suyadi SP, Drs Syarifuddin MM, dan Abdul Kosim SE, Ketua Banggar Darwis Syam, serta Ketua-ketua Komisi. Sementara dari asosiasi kontraktor dari GAPENSI, Asosiasi ASPEKINDO, GAPEKSINDO, ASKUMNAS, GAKINDO, ASPERTANAS, dan LSM Formas Perohi. (fie)