Rohil, Wawasan riau.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang "Rokan Hilir Hijau".

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Rohil, Jalan Kompleks Perkantoran Batu 6, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, pada Senin sore (7/9/2026).

Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ilhami, S.Tr.Keb., dengan didampingi Wakil Ketua I DPRD Maston, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Rohil. 

Perwakilan Bupati, Sekretaris Daerah, hingga para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.

Ranperda yang digagas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini lahir sebagai jawaban atas tekanan ekologis yang dihadapi wilayah pesisir dan hamparan gambut akibat pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit serta pemukiman.

Juru Bicara Bapemperda, Hamzah, S.E., M.M., menegaskan bahwa ancaman seperti kerusakan gambut, abrasi pantai, penurunan kualitas air sungai, dan kebakaran lahan harus ditangani secara sistematis melalui aturan hukum yang jelas.

"Rokan Hilir dikaruniai kekayaan alam luar biasa. Namun kemajuan ekonomi tak boleh dibayar mahal dengan kerusakan ekologi. Kesejahteraan sosial harus berjalan selaras dengan kelestarian alam untuk generasi mendatang," ujar Hamzah.

Tersusun dalam 9 Bab dan 21 Pasal, rancangan aturan ini merangkum enam pilar utama yang menjadi fondasi visi baru pembangunan daerah. 

Sebelum disampaikan ke Paripurna, naskah Ranperda telah melalui proses panjang, mulai dari penyusunan Naskah Akademik, konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Riau, hingga harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan menyempurnakan Ranperda ini sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) resmi. (Zal).