Rohil,Wawasanriau.com -- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja,dikomplek perkantoran Batu enam, Bagansiapiapi, pada hari Selasa (2/6/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Komisi D DPRD Rohil, Bagansiapi, dan dipimpin langsung Ketua Komisi D, Purnomo SAg.

Dari 10 OPD mitra kerja Komisi D, sebanyak 9 OPD hadir memenuhi undangan. OPD tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Sosial.

Ketua Komisi D Purnomo SAg menjelaskan, rapat LKPJ kali ini masih bersifat umum. Agenda utama adalah mendengar pemaparan program kerja dan realisasi anggaran masing-masing OPD.

“Secara umum hampir seluruh OPD menyampaikan bahwa realisasi anggaran mereka sudah baik dan program berjalan sesuai rencana. Namun pembahasan ini baru tahap awal. Nanti akan kita dalami lebih detail per OPD pada rapat berikutnya,” kata Purnomo usai rapat.

Komisi D menyoroti persoalan banyaknya masyarakat penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang status kepesertaannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan menghambat akses warga miskin terhadap layanan kesehatan.  

 “Ini persoalan serius. Kami minta Dinas Sosial bersama pihak terkait segera mencari langkah terbaik dan solusi cepat. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru kesulitan berobat hanya karena persoalan administrasi kepesertaan PBI,” tegas Purnomo.

Meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa wilayah Rohil juga menjadi perhatian Komisi D. Untuk itu, Komisi D mendorong Dinas Kesehatan mengevaluasi kembali distribusi dan penempatan tenaga dokter di puskesmas-puskesmas.  

"Pencegahan dan deteksi dini DBD harus lebih dimaksimalkan. Penataan dokter di puskesmas perlu dievaluasi agar pelayanan kesehatan dasar ke masyarakat, terutama di daerah rawan, bisa lebih optimal,” ujarnya.

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi D meminta Dinas Tenaga Kerja Rohil lebih agresif mengawal dan memperjuangkan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terlebih dengan adanya aktivitas besar PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan ratusan perusahaan subkontraktornya yang beroperasi di Rohil.  

“Kami berharap Disnaker benar-benar serius mengawal ini. PHR dan subkontraktornya punya kebutuhan tenaga kerja besar. Warga Rohil harus jadi prioritas utama untuk mengisi lowongan tersebut. Ini menyangkut kesejahteraan keluarga di daerah kita,” harap Purnomo.

Purnomo menegaskan, Komisi D DPRD Rohil berkomitmen mengawal seluruh program OPD agar tidak hanya bagus di laporan, tapi juga dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Pembahasan LKPJ akan terus dilanjutkan melalui rapat-rapat kerja lanjutan bersama masing-masing OPD,Pungkasnya. (Zal).