Dituding Melakukan Konspirasi Kegiatan Desa, Kadis PMD Rohil Bersama APDESI Konfrontir Permasalahan
ROKAN HILIR -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir ( Rohil ), Yandra SIP, MSI membantah atas tudingan dari narasi sebuah pemberitaan yang tendensius menyebutkan dirinya melakukan konspirasi terhadap beberapa kegiatan di Kepenghuluan.
Dikatakan Yandra, ada beredar narasi yang menyerang pribadinya dimana disebutkan dalam narasi sebuah pemberitaan bahwa dirinya sudah melakukan konspirasi dengan pihak kepenghuluan dan pihak ketiga dalam sebuah rencana kegiatan kepenghuluan.
"Dari tahun 2020 sampai saat ini saya tidak mengetahui tentang masalah ini. Maka dari itu hari ini saya konfrontir langsung bersama APDESI agar tidak ada lagi multitafsir atas narasi yang menyerang pribadi saya," katanya pada saat melakukan konferensi pers Kamis (13/4/2023) di Kantor PMD Komplek Perkantoran Batu Enam Bagansiapiapi Rokan Hilir.
"Saya tidak pernah menerima pemberian mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar dalam bentuk apapun untuk pengurusan administrasi. Karena sejauh ini Kepenghuluan sudah bekerja dengan sistem," ungkapnya.
Dikatakan Yandra, menurut bahasa konspirasi adalah persekongkolan, lalu persekongkolan apa yang sudah dibuatnya dalam penyusunan kegiatan kepenghuluan pada penyusunan program APBKep.
" Persekongkolan apa yang mau saya buat, jika pada prinsipnya keputusan tertinggi pada sebuah desa itu adalah hasil Musdes, apa yang mau dipersekongkolkan. Kecuali saya melakukan intervensi, toh jika BPKep menolak tentunya yang bermusyawarah mereka dengan BPKep, " bebernya.
Terhadap penyebutan dinas PMD, sambungnya, dirinya tidak membantah adanya kegiatan yang dilaksanakan kendati itu ketika dirinya menyerahkan MoU Jaga Desa. "Saya berada di sana hanya menyerahkan MoU Jaga Desa. Tidak ada intervensi dan pesan lainnya. Namun ada pihak ketiga mengajukan program ke Penghulu, itu kembali kepada masing-masing penghulu apakah menerima atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan saya," tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua APDESI Kabupaten Rohil Dedi Wahyudi SPdI, bahwa tidak benar atas narasi berita yang menyebutkan Kadis PMD tersebut, hanya saja ada program penyedia datang dalam kegiatan bahwa adanya pembelian buku.
"Tidak benar itu. Kita sempat membahas dalam kegiatan Jaga Desa apa yang diamanahkan tersebut, harus dijaga dengan baik," terang Dedi.
Dedi juga membantah bahwa narasi yang disampaikan oleh berita yang dimaksud terkait kegiatan di hotel Evo, "Kami waktu itu mengadakan kegiatan Sikoncang dan ada beberapa kegiatan lainnya dan memang benar ada beberapa rekan-rekan penghulu yang belum membayarkan kegiatan ini sementara kegiatan sudah dilaksanakan. Nah di sinilah terjadinya persoalan itu, mungkin ini menjadi pengalaman bagi kami kedepannya," ungkapnya
Ditambahkan Sekjen APDESI Rohil, Hadiannur SH, bahwa dalam setiap kegiatan dan sebagai tentunya sudah ada koordinasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
"Kami semua desa tetap melakukan koordinasi kepada pihak terkait saat membuat program karena sudah ada program "Jaga Desa". Jadi kita buat program tidak sembarangan, tentunya kita melakukan koordinasi apakah kegiatan yang diajukan itu bermasalah kedepannya atau tidak, tujuannya agar program yang disusun bisa lebih baik, " kata Hardian Nur.
Lanjutnya, jadi dengan adanya "Jaga Desa" kita tanya pada Kejaksaan dan kita tanya pihak kepolisian sebagai tunjuk ajar kita dalam penyusunan kegiatan pada APBKep," imbuhnya.
Terkait narasi tendensius pada pemberitaan yang menyerang pribadi Kadis PMD Rohil yang mengatakan adanya konspirasi dalam penyusunan wacana kegiatan, Hadian Nur mengatakan itu tidak ada, yang ada hanya sebatas koordinasi.
" Dinas PMD itu adalah pembina pemerintah kepenghuluan, kita harus melakukan koordinasi dalam penyusunan program kegiatan kepenghuluan sebelum di sahkan menjadi APBKep. Tentu Kadis PMD menjawab bahwa ia tak bisa intervensi masalah kegiatan yang sudah di musdeskan," ungkapnya.
Lanjutnya lagi, sekali lagi saya nyatakan tidak ada konspirasi dalam penyusunan program atau kegiatan di Kepenghuluan dengan Kadis PMD. Namun kami tetap bertanya dan berkoordinasi dengan Dinas PMD serta pihak terkait lainnya sesuai program Jaga Desa agar kami tidak salah saat menetapkan APBKep," ungkapnya mengakhiri. (Irwan)