Berharap Temukan Solusi Ratusan Nelayan Datangi UPT PSDKP Wilayah III
BAGANSIAPIAPI-(WRC) Karena tidak menemukan jalan keluar dari persoalan antara nelayan yang mengunakan bubu tiang dengan bubu tarik II setelah mengadukan persoalan tersebut ke pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohi Sabtu pekanbaru lalu. Hari ini Senin (20/2/2023) ratusan nelayan yang berasal dari Kecamatan Bangko dan Sinaboi bersama pihak HNSI Rohil mendatangi UPT. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III di Jalan Pelabuhan Baru, Bagansiaiapi.
Kedatangan ratusan Nelayan ke PSDKP tersebut untuk mencari solusi terkait larangan penggunaan alat tangkap berupa bubu tarik II. Kepala UPT.PSDKP Wilayah III, Hermanto menegaskan bahea penggunaan alat tangkap berupa bubu tarik II maupun bubu Tarik I secara Undang-Undang salah. "Ratusan nelayan berkunjung kekantor untuk mencari solusi terkait adanya laporan salah satu pengusaha nelayan bubu tiang dan jaring karena merasa dirugikan," ujarnya.
Dikatakan Hermanto, Pihaknya selaku pengawas perikanan propinsi Riau menegaskan kalau penggunaan alat tangkap bubu tarik II dan tarik I adalah dilarang. "Kami tidak memberikan solusi untuk membenarkannya. Namun demikian, kita akan menyampaikan kepada pimpinan dalam ha ini Dinas perikanan Provinsi Riau untuk meminta solusi terkait hal tersebut," sebutnya.
Perlu digaris bawahi, Ungkap Hermanto, Bubu tiang ini juga tidak ada izinya bahkan aturannya belum keluar. "Keputusan Gubernurnya masih disusun, kalau perdanya memang sudah ada. Karena ada peraturan Mentri yang harus kita sesuaikan dengan Perda itu sendiri," Kata Hermanto.
Diterangkannya lagi, yang dulunya boat diatas 5 GT harus punya izin, tapi saat ini yang 5 GT kebawah itu yang diizinkan, yang sebelumya tidak diizinkan bagi nelayan bubu tiang. Selain bubu tarik, tambak Kerang katanya juga meresahkan masyarakat terutama nelayan kecil jaring. "Nanti akan kami sampaikan kepimpinan, karena disana ada bidang budidaya, bisa tangkap dan lain sebagainya. Kemudian nantinya kita akan bersinergi bersama pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan baik," Tutur Hermanto.
Lebih jauh dikatakan Hermanto, ini adalah masalah kebutuhan hidup dan sudah menahun. "Bukan saya mau buang badan, karena saya ini adalah petugas yang belakang-belakangan. namun demikain, saya harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Bukan saya menyalahkan yang terdahulu, tapi Karena ini adalah kampung halaman saya," Ungkapnya.
Untuk langkah kedepannya pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran patroli yang tadinya hanya 4 kali dalam setahun makan ditambah menjadi 12 kali dalam setahun. "Mudah-mudahan usulan itu bisa terwujud sehingga kita bisa lebih menjaga perairan Rohil," Pungkasnya. Sementara itu, Ketua HSNI Rohil, Junaidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala UPT.PSDKP Wilayah III yang telah menerima kedatangan nelayan untuk mencari solusi terkait bubu tarik II.
"Semoga nelayan Rohil kedepannya bisa lebih kompak lagi. Jika ada permasalahan harus mengedepankan musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain dalam waktu dekat kita harapkan bisa mendapatkan keputusan yang memuaskan setelah nantinya persoalan ini di sampaikan oleh pihak UPT.PSDKP Wilayah III ke Dinas Perikanan Provinsi," Pungkas Junaidi. (Satria)