DPRD Rohil Paripurnakan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun
ROKAN HILIR, (WRC) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir mengelar rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda ) APBD Tahun 2023, Senin (28/11/2023) malam di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi, Rohil, Riau.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil, Maston di dampingi wakil ketua Basiran Nur Efendi tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sulaiman,SS, Sekda, Ferry H Parya, Sekwan, Sarman Syahroni, 28 anggota DPRD Rohil, Kepala OPD dan lainnya.
Ketua DPRD Rohil, Maston pada pembukaan rapat menyampaikan bahwa pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan III pada 28 November 2022, 9 fraksi DPRD Rohil telah menyampaikan pandangan atas ranperda APBD Kabupaten Rokan Hilir T.A 2023 berupa masukan dan saran serta usulan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan sebelum dibahas guna disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna DPRD Rohil atas jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD T A Tahun 2023 mengatakan pendapatannya bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD bertujuan untuk memberikan masukan, saran agar pemerintah daerah dapat memformulasikan Ranperda tentang APBD 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga, lanjut Bupati lagi, rancangan APBD Rohil T.A 2023 dapat lebih transparan dan akuntabel serta mempunyai fungsi sebagai otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas yang bertujuan untuk membangun Rokan hilir lebih baik kedepannya.
Menanggapi pandangan umum salah satu fraksi DPRD Rohil dari Fraksi PDI Perjuangan terkanperda APBD T.A 2023 dengan tetap mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflansi daerah dan melanjutkan upaya pengendalian covid 19. Sedangkan terkait pandangan Fraksi PDI-P agar Pemkab Rohil dalam hal pendapatan daerah di sektor PAD dapat memacu dan menggali serta memaksimalkan PAD salah satunya dari sektor pajak, retribusidaerah serta menggali potensi pajak lainnya dapat diapresiasi dan akan menjadi perhatian bersama.
Selanjutnya, jwaban pemerintah terhadap pandangan umum dari fraksi Golkar terkait dengan RPJMD agar Pemda Rohil utmukmenyusun program yang bersekala prioritas sesuai dengan arahan pembangunan daerah yang digariskan oleh permerintah pusat akan menajdi perhatian bersama sehingga pembangunan tersebut dapat menjadi peningkatan kwalitas SDM, Infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan dan penanganan kemiskinan.
Sedangkan terkait pencapaian dan kelanjutan RPJMD daerah dalam menetapkan pembangunan secar menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing konpetitif perekonomian dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Sedangkan untuk peningkatan PAD dalam menggali potensi yang bisa digarap seperti monitoring evaluasi perizinana HGU, IU Perkenunan, izin pertambangan , izin industri, izin lingkungan akan menjadi perhatian bersama. (Ir/Zmi)