Klarifikasi, Tidak Ada Perambah Hutan di Desa Sungai Sialang Batu Hampar
BAGANSIAPIAPI, WAWASANRIAU.com - Sebenarnya tidak ada praktek perembahan hutan di Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang dikabarkan oleh media online sebelumnya.
"Yang jelas lahan itu bersurat, yang mengeluarkan suratnya penghulu labuhan tangga kecil. "kata Johan salah satu warga, kepada awak media melakukan klarifikasi info yang beredar, Kamis (11/02/2021).
Terlebih lagi, kata Johan hutan yang digarap masyarakat itu bukan dalam hutan kawasan hutan lindung. Artinya jelas boleh dikelola masyarakat sebagai untuk penghidupan meningkatkan ekonomi.
"boleh kok, kita sudah koordinasi dengan pemerintah desa dan itu bukan hutan kawasan. "katanya lagi.
Tambahnya lagi, lahan tersebut bekas lahan transmigrasi karena tidak jadi makanya kembali kedesa labuhantangga kecil.
"Yg jelas setahu saya lahan tersebut bekas lahan transmigrasi. Karna gak jadi makanya lahan tersebut kembali ke labuhan tangga kecil dan klaim orang tersebut sangat tidak berdasar. "Johan.
Sedangkan penggunaan alat berat exscapator untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan jika digarap manual.
"Itu alat berat masyarakat patungan bayar sewa, kita ngak mau nanti ada karhutla. Dan kenapa lahan sempadan kita yang juga dibuka masyarakat labuhan tangga kecil tidak di permasahkan, trus ada apa kok punya kita yang dipermasalahkan."terangnya.
Namun berita sebelumnya sempat heboh karena isu yang beredar ada oknum masyarakat telah merambah hutan, hal itu tentunya merugikan bagi mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari berladang nantinya diatas lahan tersebut.
Dalam hal ini, Johan meminta kepada pihak pemerintah khususnya hendaklan mendukung dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan pihaknya sebagai masyarakat petani yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomi yang layak.
"Mata pencharian kami bertani kalau tidak didukung dengan adanya keberadaan lahan yang memadai kami bisa apa. "kata Johan berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah dan semua pihak.
(rilis)