Wabup Rohil Jamiludin Hadiri Pelantikan 54 Orang Sekretariat PPK Se-Rohil
BAGANSIAPIAPI, wawasanriau.com - Kalau dilihat dari susunan organisasi atau perubahan kelembagaan penyelenggara Pemilu di dalam undang-undang yang disebut bahwa penyelenggaraan pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan di dalam jajaran KPU itu ada KPU RI, provinsi, kabupaten/kota. Kemudian dibawahnya itu adalah PPK Kecamatan, kemudian TPS di desa, KPPS di TPS. Demikian hal ini dijelaskan ketua KPU kabupaten Rokan Hilir ((Rohil) Suprianto, di Aula Kantor KPU kabupaten Rohil jalan Kecamatan kilo 4 Bagansiapiapi,Sabtu (07/03/2020) pada saat Pelantikan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Rokan Hilir. Sebanyak 54 orang dilantik untuk 18 kecamatan di Rohil. Hadir saat itu PJ sekdakab Rohil HM Job Kurniawan AP,MSI, wakil ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, Bawaslu Rohil Jaka Abdillah, kepala kesbangpol Rohil H.Fadhli,SH dan para pengurus dan perwakilan parpol.
"Jajaran kita mulai dari atas sampai ke bawah itu di dalam undang-undang itu disebut, memang ada sekretariat, kalau di pusat disebutkan, kalau di provinsi sekretaris,"katanya.
Dikatakannya, sekretaris termasuk bapak-ibu yang dilantik saat ini yang merupakan salah satu dalam proses penyelenggaraan pemilu. Lanjutnya mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu itu harus berpegang pada kode etik dan kode perilaku, memang dalam bentuk organisasi penyelenggara itu PPK.
"Tapi jangan salah, tata cara Bapak Ibu yang dilantik tadi itu bagian dari tubuh,"ucapnya.
Maka setiap proses pelaksanaan baik dari awal sampai akhir, kata Ia, Bapak Ibu juga harus memegang teguh pada prinsip tegaknya demokrasi itu.
"Saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian jaga integritas pelantikan PPK. Saya selalu kemarin menyampaikan itu harus dipandang dalam yang pertama. Dalam prosesnya, proses penyelenggaraan pemilu, kemudian hasilnya.
"Kalau proses yang bermasalah integritasnya dipertanyakan maka artinya akan berpengaruh proses pemutakhiran data pemilih,"tuturnya.
Dijelaskannya, tahapan Pemilu yang paling dekat nanti mulai bentuk-bentuk PPDP (proses pemutakhiran data pemilih). Dalam proses pendataan data ini bagian dari tugas PPK dan di dalam undang-undang sekretariat PPK itu memiliki kewajiban membantu.
"Membantu tugas-tugas dari PPK dalam proses tugas-tugas PPK dapat dilakukan dengan baik. Kasus persoalan-persoalan Pemilu selalu terjadi di data pemilih, seperti data ganda dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati,"jelasnya kemudian.
Sementara itu, wakil bupati kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Drs H.Jamiludin mengharapkan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional. Memang selama berdirinya kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan sudah beberapa kali menyelenggara pemilu keadaan selalu kondusif
"Alhamdulillah kita kompak dan bisa terlaksana dengan baik dan tidak terjadi hal apapun, bahkan di tahun ini pilkada lagi,"tuturnya.
Dijelaskannya, bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati di Rokan Hilir (Rohil) pada tahun 2020 ini yang selanjutnya pada tahun 2024 merupakan pemilihan serentak.
"Kami yakin dan percaya para anggota PPK atau penyelenggara pemilu pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2020 ini akan melaksanakan sesuai undang-undang,"ujarnya.
Dikatakannya, bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Hari ini anda dilantik, berarti hari ini anda sudah menanamkan minat dan sikap. Saya sampaikan agar bekerja profesional. Pekerjaan ini kita lakukan untuk menopang di tahun 2024. Selamat bekerja selamat bertugas. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terlaksana dengan baik,"tandasnya. (gun)