MENU TUTUP

KPK Sebut Anggota Fraksi Gerindra DPR Paling Banyak Belum Lapor LHKPN

Selasa, 09 April 2019 | 08:47:20 WIB
KPK Sebut Anggota Fraksi Gerindra DPR Paling Banyak Belum Lapor LHKPN

JAKARTA - Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal Fraksi Partai Gerindra 'paling malas' melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Hingga Senin (8/4/2019), KPK menyebut tingkat kepatuhan fraksi Partai Gerindra di DPR RI melaporkan LHKPN periodik 2018 hanya 39,13 persen.

Fadli Zon mengatakan masa kampanye Pileg dan Pilpres 2019 membuat anggota Fraksi Gerindra tiak sempat untuk melaporkan kepada KPK.

“Sayang momennya bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019 sehingga banyak anggota kami yang tidak sempat karena sedang ada di daerah pemilihan, ada yang reses, ada yang kampanye,” kata Fadli Zon di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (8/4/2019).

Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai dengan kesibukan saat ini angka 39,13 persen sudah menunjukkan kepatuhan anggota DPR RI untuk melapor LHKPN.

“Saya yakin teman-teman sudah membuat tapi belum sempat mengirim, kita semua patuh dengan itu kok,” kata Fadli Zon.

Berikut data stastistik laporan LHKPN per Fraksi di DPR RI periodik 2018 yang dirilis KPK RI:

1. Fraksi PAN

Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 28
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 0
Belum Lapor: 18
Kepatuhan: 60,87%

2. Fraksi PDI-P

Wajib Lapor: 108
Sudah Lapor: 72
Tepat Waktu: 69
Terlambat: 3
Belum Lapor: 36
Kepatuhan: 66,67%

3. Fraksi Partai Demokrat

Wajib Lapor: 61
Sudah Lapor: 35
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 5
Belum Lapor: 26
Kepatuhan: 57,38%

4. Fraksi Partai Gerindra

Wajib Lapor: 69
Sudah Lapor: 27
Tepat Waktu: 22
Terlambat: 5
Belum Lapor: 42
Kepatuhan: 39,13%

5. Fraksi Partai Golkar

Wajib Lapor: 86
Sudah Lapor: 56
Tepat Waktu: 51
Terlambat: 5
Belum Lapor: 30
Kepatuhan: 65,12%

6. Fraksi Partai Hanura

Wajib Lapor: 15
Sudah Lapor: 7
Tepat Waktu: 6
Terlambat: 1
Belum Lapor: 8
Kepatuhan: 46,67%

7. Fraksi PKS

Wajib Lapor: 39
Sudah Lapor: 26
Tepat Waktu: 26
Terlambat: 0
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 66,67%

8. Fraksi PKB

Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 33
Tepat Waktu: 31
Terlambat: 2
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 71,74%

9. Fraksi Partai Nasdem

Wajib Lapor: 36
Sudah Lapor: 32
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 4
Belum Lapor: 4
Kepatuhan: 88,89%

10. Fraksi PPP

Wajib Lapor: 38
Sudah Lapor: 31
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 1
Belum Lapor: 7
Kepatuhan: 81,58%

11. Pimpinan Tertinggi

Wajib Lapor: 1
Sudah Lapor: 1
Tepat Waktu: 1
Terlambat: 0
Belum Lapor: 0
Kepatuhan: 100%

12. Wakil Pimpinan

Wajib Lapor: 5
Sudah Lapor: 3
Tepat Waktu: 3
Terlambat: 0
Belum Lapor: 2
Kepatuhan: 60%


(tribunnewscom) 

Berita Terkait

Ini Kata Sekda Asahan Pada Acara HUT IBI ke-68

Tiba di Manado, Jokowi Tinjau Perluasan Bandara Sam Ratulangi

Pasca Penembakan Drone, AS Lancarkan 'Serangan Udara' ke Iran

Menkeu Usulkan Bea Materai Naik Jadi Rp 10.000

KBRI Sana'a Ditutup Sementara, Kemlu: WNI di Yaman Sudah Dievakuasi

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

PSI X ESI Rohil Hadirkan Turnamen Free Fire Independent Day 2026

2

Kadisdikbud Rohil Pastikan Program Seragam Sekolah Gratis SD-SMP Tetap Berlanjut

3

STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Siap Gelar UAS Genap TA 2025/2026

4

Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan: Jembatan Merah Putih Presisi di Rohil Diresmikan

5

Simak Arahan Kadisdikbud Rohil saat Buka MPLS di SMPN 1 Bangko

6

Ringankan Beban Masyarakat, Sat Binmas Polres Rohil Gelar Gerakan Pangan Murah

7

Muhammad Maliki Resmi Berlabuh ke PSI, Optimistis Tatap Pemilu 2029

8

Polsek Bangko Gelar Malam Pengantar Tugas Kompol Buyung Kardinal

9

65 Anggota Polres Rohil Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Peningkatan Profesionalisme

10

Bupati Rohil Resmikan Festival Ekraf Pesona Boapi 2026, Dorong Digitalisasi UMKM Via QRIS