MENU TUTUP

KPK Sebut Anggota Fraksi Gerindra DPR Paling Banyak Belum Lapor LHKPN

Selasa, 09 April 2019 | 08:47:20 WIB
KPK Sebut Anggota Fraksi Gerindra DPR Paling Banyak Belum Lapor LHKPN

JAKARTA - Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal Fraksi Partai Gerindra 'paling malas' melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Hingga Senin (8/4/2019), KPK menyebut tingkat kepatuhan fraksi Partai Gerindra di DPR RI melaporkan LHKPN periodik 2018 hanya 39,13 persen.

Fadli Zon mengatakan masa kampanye Pileg dan Pilpres 2019 membuat anggota Fraksi Gerindra tiak sempat untuk melaporkan kepada KPK.

“Sayang momennya bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019 sehingga banyak anggota kami yang tidak sempat karena sedang ada di daerah pemilihan, ada yang reses, ada yang kampanye,” kata Fadli Zon di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (8/4/2019).

Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai dengan kesibukan saat ini angka 39,13 persen sudah menunjukkan kepatuhan anggota DPR RI untuk melapor LHKPN.

“Saya yakin teman-teman sudah membuat tapi belum sempat mengirim, kita semua patuh dengan itu kok,” kata Fadli Zon.

Berikut data stastistik laporan LHKPN per Fraksi di DPR RI periodik 2018 yang dirilis KPK RI:

1. Fraksi PAN

Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 28
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 0
Belum Lapor: 18
Kepatuhan: 60,87%

2. Fraksi PDI-P

Wajib Lapor: 108
Sudah Lapor: 72
Tepat Waktu: 69
Terlambat: 3
Belum Lapor: 36
Kepatuhan: 66,67%

3. Fraksi Partai Demokrat

Wajib Lapor: 61
Sudah Lapor: 35
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 5
Belum Lapor: 26
Kepatuhan: 57,38%

4. Fraksi Partai Gerindra

Wajib Lapor: 69
Sudah Lapor: 27
Tepat Waktu: 22
Terlambat: 5
Belum Lapor: 42
Kepatuhan: 39,13%

5. Fraksi Partai Golkar

Wajib Lapor: 86
Sudah Lapor: 56
Tepat Waktu: 51
Terlambat: 5
Belum Lapor: 30
Kepatuhan: 65,12%

6. Fraksi Partai Hanura

Wajib Lapor: 15
Sudah Lapor: 7
Tepat Waktu: 6
Terlambat: 1
Belum Lapor: 8
Kepatuhan: 46,67%

7. Fraksi PKS

Wajib Lapor: 39
Sudah Lapor: 26
Tepat Waktu: 26
Terlambat: 0
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 66,67%

8. Fraksi PKB

Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 33
Tepat Waktu: 31
Terlambat: 2
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 71,74%

9. Fraksi Partai Nasdem

Wajib Lapor: 36
Sudah Lapor: 32
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 4
Belum Lapor: 4
Kepatuhan: 88,89%

10. Fraksi PPP

Wajib Lapor: 38
Sudah Lapor: 31
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 1
Belum Lapor: 7
Kepatuhan: 81,58%

11. Pimpinan Tertinggi

Wajib Lapor: 1
Sudah Lapor: 1
Tepat Waktu: 1
Terlambat: 0
Belum Lapor: 0
Kepatuhan: 100%

12. Wakil Pimpinan

Wajib Lapor: 5
Sudah Lapor: 3
Tepat Waktu: 3
Terlambat: 0
Belum Lapor: 2
Kepatuhan: 60%


(tribunnewscom) 

Berita Terkait

Menristek: Saya Larang LGBT di Semua Kampus, Itu Tak Sesuai Nilai Kesusilaan! Herianto Batubara - de

Pakai Bra Berkawat yang Terlalu Ketat, Wanita Ini Terkena Kista

Ketua MPR soal Amendemen UUD 1945: Hanya soal GBHN, Nggak Boleh yang Lain

PKL di Tanah Abang Sudah Mulai Berjualan Usai Aksi 22 Mei

Rohil Raih Peringkat Terbaik III Se- Indonesia Dalam Standar Pelayanan Publik

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

Kamarudin Kembali Dilantik Jadi Kepala Desa Ranah Singkuang Periode 2025-2027

2

Camat Kampar Gelar Sertijab Kepala Desa Sekaligus Pelepasan Purna Tugas ASN di Kecamatan Kampar

3

Dorong Pemkab Kampar Sampaikan Data Penduduk Berkala Bawaslu Ingatkan KPU Kampar

4

Mafia Tanah Meraja - Lela, Puluhan Lahan Kaplingan Milik Para Guru Raib Seketika

5

Pendukung Loyal Siap Menangkan Hendry Ch Bangun

6

Plt Ketua PWI Kampar dan Pengurus Survei Rumah Subsidi Dari Kementerian Perumahan RI

7

Bebas Beroperasi " Gudang Mafia Inti Milik Gurning Tak Tersentuh Hukum

8

Lemahnya Penindakan Hukum, Ciptakan Kumpulan Mafia Kebal Hukum Rugikan Pengusaha Serta Negara Milyar

9

Kalau Mau Kaya, Jangan Jadi PNS

10

125 Honorer Bagian Umum Sekretariat Pemda Rohil Dirumahkan