Riau Kekurangan 218 Ribu Unit Rumah
Photo istimewa
Pekanbaru (wawasanriau) - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin, mengatakan bahwa angka kekurangan rumah (backlog) di Riau sebanyak 218 ribu unit.
Untuk meminimalisir angka tersebut, kata dia, pihaknya telah melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"RLH ini kita sebar di 12 kabupaten/kota, dimana setiap tahunnya dibangun 2.000 unit yang kita salurkan kepada masyarakat miskin," katanya.
Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan RLH, sebut Amin, dikarenakan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan.
"Tak hanya di provinsi, teman-teman kabupaten/kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLh seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kita dalam sinergi kita dengan pemerintah pusat dalam menekan angka backlog tersebut," cakapnya.
Sementara itu, secara nasional kekurangan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tergolong tinggi, mencapai 13,6 juta unit.
Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dedi S Susateyo, mengatakan bahwa dengan program 1 juta rumah diharapkan setiap tahunnya dari berbagai skema bisa menekan angka tersebut.
"Tentu ini menjadi tugas kita untuk menekan angka backlog. Tapi bagaimana pun angka backlog ini tetap ada, karena ini terkait terhadap pertumbuhan penduduk," katanya saat pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR subsidi.
Menurutnya, setiap hari ada masyarakat berumah tangga yang membutuhkan rumah. Dengan begitu otomatis akan menjadi catatan kekurangan rumah untuk generasi baru.
Untuk menekan angka backlog tersebut, dia mengatakan tentu harus menjalankan program yang sudah ada melalui program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2014 lalu.
Dedi berharap agar ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan perumahan Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) subsidi.
"Selain sinergi antar pemerintah, juga tak lepas sinergi dengan para teman-teman pengembangan perumahan KPR subsidi, dan perbankan sebagai penyelenggara kredit," paparnya.
Dedi mengajak agar semua instansi terkait memanfaatkan program pemerintah yang diselenggarakan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan lainnya.
"Ini peluang kita untuk mempercepat dan menekan tingginya angka backlog di Indonesia," tukasnya.
Sumber : cakaplah.com