Diduga, dr Spesialis RSUD Bagansiapiapi Telantarkan Pasien
RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi
BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Sejak aksi mogok kerja sejumlah dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pratomo Bagansiapiapi terkesan telah membuat pasien terlantar. Tidak sedikit masyarakat yang datang untuk berobat harus kembali pulang hanya karena dokter yang menangani tidak ada.
"Ya ada dokter spesialis yang mogok, sudah dua hari mereka menuntut tunjangan yang telah empat bulan belum dibayar pemkab,” kata Direktur RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi, Tri Buana Tungga Dewi.
Tunjangan yang belum diterima katanya dari bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Sampai kemarin sejumlah dokter spesialis tersebut masih belum mau masuk bekerja seperti biasanya. Namun untuk pelayanan medis lain tambah Tri, tetap buka seperti poli umum dan begitu juga tim untuk operasi. Sebagian memang ada yang masuk tapi tetap tidak mau melayani pasien.
Dari sekitar 17 dokter spesialis yang ada hanya sebagian kecil saja yang nekat melakukan aksi mogok tersebut. "Kalau untuk kasus gawat darurat tetap kita layani dengan dokter yang ada,” kata Tri lagi.
Ketua Dewan Perwailan Rakyat (DPRD) Rokan Hilir (Rohil), Nasrudin Hasan bersama sekretaris Komisi D, Hj Suryatati meninjau langsung ruang poli dokter spesialis RSUD Dr Pratomo Bagansiaiapi, sejumlah pasien mengadu merasa ditelantarkan, Jumat (13/10/2017).
Sudah terhitung tiga hari ruang poli dokter spesiais RSUD tidak beroperasi, terhitung sejak hari Rabu tanggal 10 Oktober s/d hari Jumat tanggal 13 Oktober., sampai kapan aksi ini berkhir belum dapat diketahui.
Tidak atifnya ruang poli praktek dokter spesialis dkarenakan aksi mogok kerja oleh para dokter spesialis sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Rohil yang belum membayar dana tunjangan.
"Ini kita anggap sudah melanggar etik profesi, masyarakat paling utama dalam mendapatkan pelayanan dan tidak boleh memperlakukan ini sehingga orang ditelantarkan, menelantarkan seorang pasien itu sudah melanggar aturan yang sudah ada.
Nasrudin berharap, perihal ini dapat disampaikan Ketua IDI Rohil dengan memberikan pemahaman kepada sejumlah anggotanya sebagai pelaku tersebut. bahawasanya tindakan tersbut sudah bertentangan dengan etik kedokteran.
"Apapun ceritanya pelayanan jangan sampai terganggu, pelayanan tetap paling utama negara telah memberi aturan itu. kita himbaukan kepada rekan-rekan para dokter spesialis,"kata Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan disela-sela usai menlihat lansgung kondisi RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi yang sudah mulai dipermasalahkan sejumlah pasien.
DPRD Rohil sudah memahami kodisi yang sebearnya terjadi saat ini, demikian itu Nasrudin mengundang pihak -pihak terkait untuk duduk bersama dikantor DPRD pada hari Senin tanggal 16 Oktober.
Adapun pihak -pihak berkopenten saat ini terkait hal tersebut adalah, pihak Pemerintah sendiri atau yang mewakili, Ketua Ikatan dokter Indonesi (IDI) Rohil, Direktur RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah dokter pelaku aksi.
"Melalui komisi D Kita ingin mencari solusi bagaimana besok mereka bisa masuk dan kembali bekerja seperti biasa. ini nantinya bagaimana pelayanan masyarakat tidak terganggu dengan kondisi keuangan kita yang tidak seimbang. Kalau masalah tunjangan bukan hanya dokter saja, dari kepala Dinas, Drektur RSUD bahkan kami dewan pun belum terima,"kata Nasrudin.(wrc/zmi)