Jop Kurniawan: Usulan Prioritas Infrastruktur Pendidikan,Kesehatan Diutamakan
Kepala Bapeda Rohil Job Kurniawan
BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir, HM Job Kurniawan AP M.Si membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bangko, Musrenbang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Paguyuban, Jalan Pelabuhan Baru, Bagansiapiapi. Senin (13/2/2017)
“Usulan-usulan yang sifatnya skala prioritas yang disampaikan oleh lurah dan kepenghuluan ini nantinya akan dibahas kembali pada musrenbang tingkat kabupaten,” kata Job Kurniawan.
Ia mengatakan, usulan-usulan yang sifatnya skala prioritas seperti insfrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tetap diutamakan. Apalagi, terangnya Kecamatan Bangko ini merupakan kecamatan yang terletak dipusat ibukota kabupaten.
“Kecamatan Bangko ini sebenarnya memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam meningkan pendapatan asli daerah (PAD), hanya saja kurang digarap secara maksimal,” ucapnya.
Job menjelaskan, salah satu potensi yang ada di Kecamatan bangko itu seperti tambak kerang. Kerang ini menurut dia selain bisa untuk dikonsumsi, tapi kulitnya juga bisa diolah sebagai souvener oleh-oleh khas daerah.
“Jika kulit kerang itu di olah secara serius maka diyakini akan mampu menambah PAD, dengan begitu kedepannya perekonomian masyarakat diwilayah ini akan lebih maju tanpa harus bergantung dari dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas),” jelasnya.
Sementara itu, Camat Bangko, H Julianda S.Sos mengatakan, Musrenbang tingkat Kecamatan Bangko ini merupakan tindak lanjut dari musrenbang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Karena musrenbang ini untuk menyusun rencana pembangunan tingkat kelurahan dan kepenghuluan yang nantinya akan dibawa ke forum dinas untuk dibahas.
“Intinya musrenbang yang di laksanakan ini untuk menyamakan persepsi pembangunan skala prioritas yang nantinya akan dibahas ditingkat kabupaten,” ujarnya.
Dia menyebutkan usulan program skala priotitas yang diusulkan oleh pihak kelurahan dan kepenghuluan seperti sarana prasarana dan insfraruktur. “Kita mengusulkan agar anggaran pembangunan yang budgetnya Rp200 juta kebawah direalisasikan ke anggaran dana kepenghuluan (ADK) masing-masing,” kata Julianda. (fie)