Pembanguan Terhalang HPH, Bupati Rohil Curhat Dengan Kepala BPN Riau.
Bupati Rohil Terima sertifitak pinjam pakai pelabuhan Bagansiapiapi dari Pemprov Riau yang diserahkan oleh BPN Riau Lukman Hakim SH
BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Bupati Rokan Hilir H Suyatno sempat curhat kepada Kakanwil BPN Riau, pasalnya lahan yang direncanakan membangun jalan lintas Sinaboi-Dumai terhalang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) perusahaan yang izinnya dikeliatkan oleh kementrian kehutanan dan lingkungan hidup.
"Saya berfikir untuk memajukn daerah perlu dibangun akses menuju Luar daerah, namun karena lahan tersebut masuk HPH jadi kita sulit membangun jalan. Minta izin susahnya setengah mati. padahal ini daerah kita, Tentu ini sangat menghambat pembangunan Rohil kedepan," Beber Bupati Suyatno.
Selain itu, Ia juga mengharapkan kerjasama dengan puhak BPN Riau dalam mengelola dan mengeluarkan sertifitat lahan pemerintah yang selama ini belum diselesaikan dan tak tau dimana salahnya.
"kita harap kerjasama antara pihak BPN dengan Pemeritah, maunya saling koordinasilah, kalau ada yang kurang kasi tau, sampai sekarang banyak kantor kantor pemerintah di Rohil ini belum memiliki sertifiat, padahal segala berkas itu sudah diajukan ke BPN," paparnya
"Kita ajukan sejak 2002-2016 ada 344 persil, namun sampai saat ini baru 117 persil yang keluar dari BPN," ujar Bupati Rohil kepada BPN Provinsi Riau.
Ia menjelaskan, Sertifikat yang diusulkan perlu cepat dikeluarkan mengingat sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan kerap menjadi temuan karena tidak adanya sertifikat.
"Sudah berkali-kali kita ditanya BPK karena sertifikatnya belum ada, tentunya kita sangat berharap sisanya bisa segera selesai biar pertanggungjawaban ganti rugi kita bisa memiliki kekuatan hukum dan legal," Harap Suyatno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Lukman Hakim, SH mengutarakan, sertifikat hak milik tanah sudah menjadi kebutuhan, ibarat sama dengan BPKB kendaraan bermotor. Artinya sudah selayaknya masyarakat sadar soal pertanahan ini.
“Untuk target 2017, itu dari APBN dibiayai sebanyak Rp3 juta persil, sisanya seperti apa yang saya sampaikan kepada pak Bupati, apabila bisa diakomodir melalui APBD, Alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, maka kita harus mencari cara lain mungkin dengan menggandeng CSR, dimana kebun-kebun masyarakat yang ada disini melalui CSR bisa membantu rakyat sekitar," ungkapnya.
Ia juga berharap, pelayanan BPN di daerah, khususnya di Provinsi Riau bisa terus meningkatkan pelayanan, melaksanakan penyuluhan sadar tertib pertanahan kepada masyarakat luas. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam melayani kepengurusan Sertifikat masyarakat Rohil. (wrc/fie)