Abdul Kosim: Jadi Pejabat Jangan Alergi di Kritik
Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE
BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim menyayangkan sikap Plt Sekda Surya Arfan yang terkesan enggan kritik atas kinerja Pemkab Rohil. Malahan, kerusakan jalan di Kota Bagansiapiapi sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh Pemkab Rohil dan perlu penanganan secepatnya.
"Jadi pejabat jangan alergi dikritik. Sikap Sekda kalau seperti ini menunjukkan lemahnya dirinya sebagai pimpinan. Harusnya kritikan baik dari media cetak, elektronik atau media sosial facebook dijadikan penyemangat memperbaiki kinerja, bukan malah sebaliknya," tegas Akos, sapaan akrab Abdul Kosim ditemui Posmetro Rohil di tempat berbeda.
Malahan, Akos sendiri merasakan dampak dari rusaknya jalan di Bgansiapiapi membuat dirinya hampir kecelakaan. "Saya sendiri korbannya. Pecah ban mobil saya saat terjerumus ke lubang di Batu Enam beberapa waktu lalu. Jadi buat apa Sekda malu kalau memang jalanan di Bagansiapiapi perlu perbaikan," ucap Akos.
Sebelumnya diberikan, Akos turut mengkritisi kondisi jalan lintas mulai bibir kota, dari Bundaran Jembatan Pedamaran menuju Bagansiapiapi mengalami kerusakan hingga kerab memakan korban kecelakaan lalulintas. Dinas BMP Rohil diminta turun ke lapangan supaya mengucurkan dana perawatan jalan sepanjang kurang lebih belasan kilometer tersebut.
Akos menegaskan, akibat kerusakan jalan di beberapa titik, penggunaan jalan sering mengalami kecelakaan tunggal dan bahkan tabrakan sesama pengendara karena menghindari lubang dan lainnya.
"Cobalah Dinas BMP turun ke lapangan pantau kondisi jalan lintas mulai dari Bundaran Jembatan Pedamaran jalan menuju Kota Bagansiapiapi. Jangan duduk saja di kantor, jalan lintas itu sering memakan korban kecelakaan lalu lintas akibat banyak lubang. Warga sekitar pun sudah banyak yang mengeluhkan masalah ini," ucap Wakil Ketua DPRD Rohil ini.
Akos mengingatkan, Dinas BMP sudah semestinya melakukan perawatan jalan tersebut mengingat pihaknya selaku DPRD Rohil telah menyetujui dana perawatan jalan tersebut. "Kalau pejabat satuan kerja hanya duduk diam di kantor. Bagaimana bisa mengusai persoalan di lapangan. Padahal anggaran pemiliharan jalan lintas itu sudah ada dan kita setujui lagi selaku dewan. Kenapa tidak diperbaiki," sindir Akos. (fie/DPRD)