WAWASANRIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) setiap tahun terus memprogramkan Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RLH di Rokan Hilir setiap tahunnnya terjadi peningkatan sejak tahun 2001-2014 tercatat sebanyak 4.942 unit dan tahun 2015 lalu sebanyak 394 unit. RLH ini di prioritaskan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yaitu dengan berkomitmen membantu masyarakat miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.

"Rumah layak huni adalah kebutuhan penting bagi warga miskin. Karena keterbatasan ekonomi tidak mampu memenuhinya, dengan adanya bantuan ini kemiskinan dapat di entaskan secara bertahan,”kata Bupati belum lama ini di Bagansiapiapi.

Menurut dia, Pemkab Rohil berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warga miskin dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dalam proses pembangunan tentu merupakan peran aktif masyarakat secara gotong-royong dan semangat kesetiakawanan sosial.

"Artinya, di sana hadir keterlibatan unsur dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha, tokoh agama dan masyarakat, pemuda, serta aparat kepolisian dan TNI, dan Saya melihat ternyata semangat kebesamaan masih ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai cermin dari nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti menjadi perekat persatuan dan kesatuhan bangsa,” kata Bupati.

Dengan program bantuan RLH ini, lanjut Bupati,  di sisi lainnya dapat memberikan dampak positif. Salah satu diantaranya yakni dapat menekan angka kemiskinan. "Minimal,  masyarakat miskin itu tidak lagi memikirkan soal tempat tinggal lagi. Program RLH tahun anggaran 2015 sudah terealisasi 100 persen," ungkap Bupati.

Jumlah RLH yang selesai dibangun di tahun anggaran 2015, tambah, tercatat sebanyak 384 unit yang tersebar di delapan belas kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rohil. RLH yang dibangun tersebut ber tipe 36 yang perunitnya menelan anggaran antara Rp 72 juta hingga sampai Rp85 juta.

"Penyerahan RLH ini langsung kepada masyarakat itu atas nama Bupati yang dilakukan oleh Kepala Bapemas Rohil, Kepada masyarakat yang menerima  diharapkan dapat menjaga dan merawat RLH tersebut sebaik-baiknya. Yang paling penting, manfaatkan sebaik-baiknya dan jangan diperjualbelikan," kata Bupati.

Untuk bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin menjadi Rp80 juta per unit tahun 2016 lalu dari sebelumnya hanya Rp75 juta per unit tahun 2014.

"Alhamdulillah, tahun 2015 kemaren sudah terbangun 394 unit, dimana per kepenghuluan mendapat jatah 2 unit. Pagu anggaran per unitnya Rp80 juta," jelas Bupati

Sistem pengerjaanya, menurutnya, tidak lagi dilaksanakan rekanan kontraktor melalui sistem tender proyek, akan tetapi pembangunannya dilakukan dengan sistem swakelola langsung dari kelompok masyarakat (Pokmas). dan Pemkab sendiri sengaja menunjuk pokmas sebagai pelaksana, dan sengaja tak memilih kontraktor agar pembangunan sesuai dengan ketentuan dan tidak dibenarkan banyak mengambil keuntungan.

Bupati menambahkan, selain infrastruktur jalan, diprioritaskan juga pembangunan pemukiman masyarakat terlebih di wilayah pesisir, salah satunya di pedesaan yakni membangun rumah bantuan bagi masyarakat miskin, dengan harapan dapat memberantas kantung kemiskinan di daerah.

Pokmas, harus dapat menjaga amanah dengan membangun secara baik dan benar infrastrukturnya, bukan semata-mata mencari keuntungan, jika demikian maka siaplah berurusan dengan penegak hukum. Ia menerangkan RLH di Rohil setiap tahun meningkat.

"Kalau dulu RLH cuma dibangun dari papan berbentuk panggung dengan pagu anggaran hanya Rp19 juta, saat ini RLH dibangun secara permananen menggunakan batu dengan anggaran Rp80 juta,”beber Bupati.

Sejauh ini, Sebanyak 384 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Rokan Hilir, sudah diserahterimakan oleh Bupati Rohil melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) kepada masyarakat yang berhak.

Kepala Bapemas Rohil Hj Murniwati mengatakan, sebanyak 384 RLH itu berada disetiap kelurahan/kepenghuluan dan masing-masing mendapatkan sebanyak dua unit.

“Saat ini pengerjaannya sudah 100 persen selesai dan totalnya 384 unit tersebar di 18 kecamatan,” kata Murniwati.

RLH yang dibangun ini, terangnya masih sama dengan tahun sebelumnya yakni type 36, hanya saja tampilannya yang dibedakan.

Sementara untuk biaya yang dianggarkan tiap kelurahan/kepenghuluan itu berbeda, tergantung lokasi dan daerahnya. “Biayanya bervariasi, mulai dari Rp72 juta hingga Rp85 juta. Kalau untuk Rp72 juta itu biasanya lokasinya mudah dijangkau. Sementara untuk daerah pesisir seperti Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas dianggarkan Rp85 juta, karena selain lokasinya jauh akses transportasinya pun sangat sulit,” jelasnya. Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima RLH untuk tidak diperjualbelikannya.

“Memang tidak ada sanksi tertulis, namun tetap saja tidak boleh dijual setelah mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan ini berasal dari pemerintah untuk masyarakat yang susah,” pungkasnya

Ia mengakui bahwa ada pekerjaan tahun 2015 yang tidak bisa dilaksanakan dan baru bisa dikerjakan tahun 2016 seperti pembangunan Resetlemen di Kecamatan Rimba Melintang yang akan di bagikan kepada masyarakat korban abrasi sungai Rokan.

“Jumlahnya sekitar 36 unit dan tahun ini masih dikerjakan,” katanya.

Keterlambatan pengerjaan Resetlemen itu dikarenakan dianggarkan pada APBD Perubahan 2015 lalu. “Karena waktunya singkat, makanya pembangunannya baru bisa dilaksanakan tahun ini dengan cara dimunculkan kembali,” sebut Murni.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sendiri membatah bahwa pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tidak dianggarkan dalam APBD 2016 ini. Hal itu tidak benar, karena pembangunan RLH mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di bagian wilayah di Rohil. dan program tersebut tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Yang jelas tidak benar bahwa pembangunan RLH dihentikan. Pembangunan tetap jalan. Hanya saja porsi akan berkurang," ujar Bupati.

Ia menegaskan, bahwa sama sekali tidak benar pembangunan RLH tak masuk anggaran. Padahal pembangunan RLH masih dianggarkan. Semua berjalan seperti biasa.

Hanya saja kemungkinan porsinya yang berkurang. Semua ini diakibatkan terjadinya devisit anggaran sebesar Rp.812 milyar dari DBH. Mudah-mudahan ini semua terwujud sesuai keingginan.

"Jangan yang begitu menjadi berita tak baik. Mungkin kemarin di ajukan 100 hanya di setujui 75 saja, ini contohnya. Tapi kalau tidak diangarkan saya rasa tidak mungkin," kata Bupati mengakhiri. (Adv/humas pemkab Rohil)