Parlemen

DPRD Rohil Tolak 2 Ranperda Yang di Ajukan Pemerintah Daerah, Ini Penyebabnya

ROKAN HILIR, (WRC) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tolak dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang di ajukan pemerintah daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna laporan akhir pansus DPRD Rohil dan mengambil keputusan pada Rabu ( 9/11/2022) malam.
 
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rohil, Abdullah didampingi Wakil Ketua III Hamzah dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sekda H. Ferry H Parya, Sekwan Sarman Syahroni, anggota DPRD, Kepala OPD serta LAMR Rohil.
 
Pada kesempatan tersebut hasil Pansus  DPRD Rohil yang dibacakan Maria Tambunan menyampaikan bahwa dari rapat pembahasan  pansus dapat dirangkum penjelasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum memberikan legitimasi kuat kepada daerah untuk mengatur terkait pedoman penetapan tarif air minum.
 
Dalam konsideran penimbang peraturan pemerintah tersebut dikata membentuk ke peraturan daerah mengenai pedoman penetapan tarif air minum dipertegas pada pasal 60 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum.
 
Namun setelah Pansus 1 melakukan rapat finalisasi dengan pihak pemerintah daerah dapat diambil keputusan pembentukan Rancangan peraturan daerah tentang pedoman penetapan tarif air minum pada unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum Kabupaten Rokan Hilir ini tidak bisa dilanjutkan pembahasannya oleh pansus untuk dijadikan Perda Kabupaten Rohil.
 
Karena Air minum pada unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat keputusan gubernur Riau nomor kpts /1137-X/2021 tentang penetapan tarif batas dan tarif batas bawah BUMD, air minum se provinsi Riau Tahun 2022 diperuntukkan kepada pengelolaan air minum yang dikelola oleh BUMD sedangkan daerah Kabupaten Rokan Hilir pengelolaan air minum masih dikelola oleh UPT.
 
" kami telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang pedoman tarif air minum ini melalui pimpinan DPRD kepada fraksi. Dan telah ditanggapi oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD Rokan Hilir serta dirangkum menjadi  laporan ini, " kata Maria
 
Lanjutnya, kami juga berharap apabila rancangan peraturan DPRD sistem penyediaan air minum Kabupaten Rokan Hilir dapat dilanjutkan pembahasannya agar dirubah rancangannya menjadi Rancangan peraturan daerah mengenai tarif retribusi tarif air minum.
 
Sementara itu Abdullah sebagai pimpinan sidang menyampaikan bahwa dalam berita acara persetujuan bersama antara pansus dengan OPD pemeran serta pemrakarsa mengingat bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan surat keputusan gubernur Riau nomor kpts 1.137/X/2021 tentang penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD air minum se provinsi Riau Tahun 2022.
 
 Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib bahwa rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dengan Bupati.
 
Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menanggapi terkait  Perda tentang tarif pelayanan air minum pada unit pelaksanaan tenis sistem penyajian Air minum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir dan Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang yang tidak dilanjutkan  pembahasannya ke tingkat selanjutnya.
 
" kami sepakat, karena berdasarkan beberapa kali rapat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD kemudian dilanjut dengan konsultasi ke Biro hukum provinsi Riau. Disimpulkan bahwa terhadap pengakuan dan pajak Daerah dan retribusi Daerah harus diajukan dalam satu Ranperda yakni Ranperda  tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 98 undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Bupati.
 
 Lanjutnya, Mengingat kedua Ranperda tersebut, Pemerintah Daerah akan menindak lanjut hal tersebut, kami telah memasukkan Ranperda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah ke dalam program Perda Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023."
 
Dan terkait materi Retribusi keduanya telah kami tuangkan dalam Perda tentang pajak Daerah dan retribusi daerah tersebut, sedangkan terkait substansi dan serta tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana di rekomendasikan pansus akan kami tindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah. (Irwan)
 
 


[Ikuti Wawasanriau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar