BOLEHKAH saya menduga bahwa sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau diwarnai dengan adanya ‘permainan’ bagi-bagi jatah dari pihak pemda dan anggota dewan.

Dalam hal ini penguasa proyek PL dengan nilai total pagu anggaran mencapai puluhan miliar rupiah sepertinya sudah ditunjuk secara langsung oleh Pemda Rohil melalui pihak tertentu.

Saya mengira sejumlah dinas di Kabupaten ini sudah mengatur pengerjaan proyek infrastruktur untuk dibagi-bagikan kepada koleganya.

Wajar saja banyak proyek infrastruktur di Negeri ini cepat rusak karena proyek di bagi-bagi kepada kalangan nonkontraktor. 

Modus permainan proyek infrastruktur dilakukan dengan sistem penunjukan langsung (PL). Rata-rata pagu kontrak setiap proyek senilai Rp200 juta kebawah.

Ada beberapa dinas yang diduga sudah mengatur jatah dewan. Perkiraan saya bahwa jatah dewan tersebut sudah diploting saat tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Pemda Rohil dengan TPAD Dewan melakukan pembahasan anggaran. 

Bahkan wajar sekali saat kita mendengar kalau proyek PL atau proyek abadi tanpa lelang tersebut dari dinas penyedia proyek. Alasannya "sudah habis,“

Menurut saya, pejabat pengambil kebijakan di dinas tidak tegas menyikapi masalah tersebut. Mereka justru kebingungan dengan ulah sebagian pihak oknum anggota DPRD yang selalu meminta jatah dengan alasan aspirasi. Alasan itu menjadi hal yang tidak asing lagi kita dengar.

Ketika dimintai konfirmasi, salah satu dinas yang disebut paling banyak mengerjakan proyek di lingkungan Pemda Rohil membenarkan hal tersebut. 

“Masalah bagi-bagi proyek penunjukan langsung atau PL kepada DPRD ialah menjaga hubungan yang baik antar pimpinan Daerah. Saya no comment jika ditanya lebih lanjut. "kata salah satu dari mereka.

Dan isu itu, diperkirakan sudah tidak rahasia umum lagi bagi sebagian masyarakat terkhusus di Negeri Seribu Kubah. ***

Opini : Azmi