JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia.

Hal ini menyusul intervensi kapal dan helikopter milik Pemerintah Malaysia kepada kapal KKP saat menangkap dua kapal illegal fishing asal Malaysia di Selat Malaka, 3 dan 9 April 2019 lalu.

"KKP segera mengirim surat permintaan kepada Kemenlu," ujar Plt Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, Jakarat, Kamis (11/4/2019).

Menurut Agus, perbuatan yang diakukan kapal dan helikopter Malaysia memasuki wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelangaran kedaulatan.

Sebab kapal dan helikopter Malaysia tersebut menghalangi kapal KP Hiu 08 dab KP Hiu Macam Tutul 02 yang sedang menggiring dua kapal illegal fishing asal Malaysia.

Para petugas Malaysia meminta agar kedua kapal ikan asal Malaysia itu dibebaskan. Namun petugas Indonesia menolak permintaan itu.

Tindakan tersebut terjadi di 17 mil laut dari batas ZEE Indonesia. Dengan begitu, kapal dan helikopter Malaysia sudah masuk ke dalam wilayah NKRI.

Nota protes dinilai penting untuk dilayangkan agar Pemerintah Malaysia dapat mengambil langkah nyata untuk mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal Malaysia di perairan Indonesia. (kompascom)