Puluhan Anggota FUK SPPP K SPSI Desa Teluk Aur Datangi Dinkop UKM Naker Rohul
ROKAN HULU-Puluhan Anggota FUK SPPP K SPSI Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo mendatangi Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM Naker) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (31/3/2022).
Pada kesempatan, turut hadir, Sekretaris K SPSI Rohul Bachtaruddin Hasibuan, Ketua SPPP Rohul H Porkot Hasibuan, Ketua FUK SPPP K SPSI Desa Teluk Aur Safri W, Ketua PUK SPPP PT SAI Uchok Bahagia Siregar beserta Anggota dan sejumlah Wartawan
Kedatangan Pengurus dan Anggota, S PPP K SPSI Desa Teluk Aur terkait polemik Bongkar Muat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Karya Samo Mas (KSM) yang diklaim serikat buruh SPTI yang bisa bekerja.
Kahadiran, para Pengurus dan Anggota SPPP Teluk Aur diterima Kabid PHI Armansyah, dalam pertemuan singkat tersebut, persoalan tersebut akan dilanjutkan pembahasannya pada Senin 4 April 2022.
Disampaikan, Ketua FUK SPPP K SPSI Desa Teluk Aur Sabri W jika pihaknya, sudah memiliki tanda bukti pencatatan dari Pemkab Rohul melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disosnakertrans Rohul sejak Tahun 2013 lalu.
"Hal ini berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep . 16/Men/2001 Tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah ada pemberitahuan dan pembentukan PUK F SPPP - K SPSI Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo," terangnya.
"Hal tersebut sesu dengan Surat : 250/SPPP-TA/08 Tanggal 4 Juni 2013, surat ditandai tangani Kadisosnakertrans H T Rafli Armien S Sos," ungkapnya.
Sementara Ketua Ketua SPPP Rohul H Porkot Hasibuan berharap supaya pihak Dinkop UKM Naker Rohul menyelesaikan persoalan ini, kemudian tidak boleh ada pencatatan organisasi atau serikat buruh di tempat yang sama.
"Kita harapkan itu tidak, sehingga tidak menimbulkan polemik dan keributan n di tengah-tengah Masyarakat," tegas H Porkot Hasibuan.
Kemudian Sekretaris Rp K SPSI Rohul Bachtaruddin Hasibuan, meminta ketegasan dari pihak Dinkop UKM Naker Rohul supaya tidak menimbulkan persoalan di Masyarakat.
"Karena SPPP itu punya legalitas yang sah dan diakui di Negara kita, kita ini federasi yang legal secara hukum," pungkas Bachtaruddin Hasibuan mengakhiri.
(Rilis)