Bappeda Rohil Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan
Rakor program penanggulangan kemiskinan Kabupaten di Kantor Bappeda Rohil
BAGANSIAPIAPI, WAWASANRIAU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat koordinasi (Rakor) program penanggulangan kemiskinan. Rakor berlangsung di aula kantor Bappeda Jalan Lintas Pesisir Bagansiapiapi dan dibuka secara resmi oleh wakil Bupati Rohil, Drs Jamiludin, Kamis (29/11/2018).
Wakil Bupati Rohil, Drs Jamiludin dalam sambutannya mengajak seluruh OPD untuk dapat secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rohil. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran Data dan Indikator menjadi faktor yang sangat penting.
"Penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Rohil harus dilakukan secara integrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral. Selain itu, yang paling utama harus didukung dengan basis data yang lengkap. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin," kata Jamiludin.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rohil, Job Kurniawan dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten saat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati dan sekretariatnya berada di kantor Bappeda.
"Saat ini Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rohil saat ini dipimpin Wakil Bupati dan sekretariatnya Kepala Bappeda. Kami dari Bappeda sudah mencatat nama-nama TNPK ini, kami sudah ambil datanya dan akan dikasikan keseluruh Kecamatan untuk dapat di pakai dalam hal program-program penanggulangan kemiskinan," kata Job Kurniawan.
Lanjutnya, dengan adanya TNPK Kabupaten ini dapat saling berkoordinasi dan bersinergi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan serta membuat laporan ke TNPK Propinsi, walaupun tupoksinya ada pada Dinas Sosial. Salah satu yang dibahas pada rakor hari ini bagaimana program ini dapat dilakukan dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), sehingga apapun keluhan masyarakat dapat terinput, jadi tau apa keluhan masyarakat," jelasnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan dijelaskanya lagi, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin seperti yang sudah berjalan saat ini, ada bantuan KIS, beras Rastra, RLH dan PKH, karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
"Dengan sistem layanan rujukan terpadu kedepannya, sehingga apapun keluhan masyarakat itu, masyarakat dapat input sendiri apa yang dibutuhkan. Selama ini taunya ada bantuan RLH, PKH atau KIS masyarakat tinggal menerima, padahal ada kalanya masyarakat itu hanya butuh modal usaha atau cuma sekedar butuh kursi roda dan lainnya," ungkap Job Kurniawan.
Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Laporan : Irwansyah