Hanura Rohil Deklarasikan Satgas Anti Politik Uang
Ketua DPC Hanura Rohil, Cutra Andika SH
BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Untuk menciptakan pemilihan umum (Pemilu) yang bersih, jujur dan berkualitas, DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendeklarasikan satuan tugas (Satgas) anti politik uang (SAPU Hanura).
Acara deklarasi tersebut berlangsung, Kamis (20/9/18) di gedung Paguyuban Bagansiapiapi. Deklarasi ditandai dengan dipukulnya gong sebanyak 13 kali oleh Drs. Ferry H Parya, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemkab Rohil.
Ketua DPC Hanura Rohil Cutra Andika menjelaskan, dibentuknya SAPU Hanura ini dilihat bersasarkan kondisi objek pada Pemilu sebelumnya. Dimana, banyak ditemui pada pemilukada maupun legislatif masyarakat sudah pragmatis banyak yang sudah terjebak dalam politik praktis politik uang dan transaksional lainnya.
Oleh sebab itu lanjut Cutra, sesuai dengan peraturan perundangan sudah tegas diatur tentang larangan politik uang dan transaksi lainnya. Ditambah lagi KPU dan Bawaslu juga tegas dalam menegakkan aturan itu.
"Maka kami partai Hanura memberanikan diri untuk menginisiasi terbentuknya lembaga pengawasan Satgas politik uang," ungkap Cutra.
Ditegaskan Cutra, kepada semua calon legislatif Hanura sudah berkomitmen untuk tidak melakukan politik uang. Jika ada yang kedapatan melakukan politik uang, maka partainya tidak akan mau membantu kader partai yang bermasalah itu.
Selain itu, kepada satgas yang sudah dilantik diharapkan bisa bekerja maksimal untuk melakukan pengawasan, investigasi dan pelaporan serta melakukan koordinasi terhadap terjadinya praktik politik uang.
Sementara itu Ketua Satgas SAPU Hanura, Nanda Rizky Rilandi SH mengaharapkan agat Caleg Hanura yang maju dapat membangun tradisi politik tanpa uang agar dapat menciptakan Pemilu yang bersih dan dapat mengubah mindset masyarakat memilih tanpa menggunakan uang.
"Kita akan bekerja bersama tim agar Pemilu 2019 ini bisa bersih. Kita akan buka posko disetiap dapil agar para pelapor bisa datang keposko untuk melaporkan adanya politik uang," jelaa Nanda. (zmi)