Kajari Rohil Ingatkan OPD, Jangan TP4D Dianggap Seperti Pepesan Kosong
Kajari Rohil, Bima Suprayoga saat menyampaikan komitmennya dalam pencegahan korupsi dihadapan pejabat Rohil
BAGANSIAPIAPI, WAWASANRIAU.COM - Kepala Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Rokan Hilir (Hilir), Bima Suprayoga mengingatkan kepada para pejabat Rohil khususnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat berkonsultasi dalam pencegahan korupsi. Jangan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah dibentuk dijadikan pepesan kosong oleh pejabat Rohil.
"Semenjak MoU TP4D yang diteken oleh Bupati Rohil, H Suyatno bersama Kejaksaan Negeri Rohil, 8 September 2016 lalu hanya satu dua dinas yang mau melakukan konsultasi dengan Kejari. Sementara masih ada puluhan OPD lagi enggan melakukan konsultasi," kata Bima Suprayoga saat pertemuan Pemkab Rohil dengan BPKP Propinsi Riau di Mess Pemda Jalan Perwira Bagansiapiapi, Selasa (6/2/2018).
Lanjutnya, mari bersama-sama kita melakukan pencegahan adanya tindak pidana korupsi. Gak usah takut dengan Kejaksaan ini. Saya gak mau kalau TP4D ini cuma dijadikan pepesan kosong, tanda tangan saya dan pak Bupati, saya kecewa itu," ujar Bima dihadapan puluhan pejabat Rohil.
Dia mengungkapkan, semenjak bertugas di Rohil selalu mengingatkan agar seluruh pejabat mulai kepala dinas hingga datuk Penghulu agar komitmen secara bersama dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
Bahkan Kejari menginginkan agar tahun 2018 ini Rohil bebas dari adanya kasus korupsi. Namun kenyataannya sampai saat ini komitmen itu belum maksimal dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena masih ada juga ditemukan pejabat dan Penghulu yang diproses hukum karena korupsi.
"Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bersama-sama Pemkab Rohil, inspektorat, BPKP perwakilan Riau dan Kejaksaan Negeri untuk berkomitmen melakukan pencegahan korupsi. Kalau komitmen saya ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal, jangan salahkan dalam dua atau tiga bulan lagi akan berproses," Ungkap Kajari mengingatkan.
Bahkan Kejari sendiri mengaku banyak yang tidak kenal kepala OPD di Rohil karena tidak mau koordinasi dengan Kejari.
"Ini kepala dinas banyak yang tidak mau datang ke Kejari untuk melakukan konsultasi selaku tim TP4D. Jangan sampai saya mengenal kalian saat saya proses nanti," tegasnya.
Yang dimaksudkannya bagaimana agar Kepala Dinas mengenal orang Kejaksaan, BPKP dan Inspektorat agar dapat bertindak bersama agar tahun ini Rohil bebas dari Korupsi. Dia menginginkan agar OPD melaukan konsultasi secara berkesinambungan atau terus menerus.
"Konsultasi dengan kami itu berkesinambungan, saya terbuka 24 jam untuk konsultasi. Kejadian-kejadian korupsi yang sudah ada dijadikan pembelajaran agar dapat melakukan tindakan yang tepat. Jangan dianggap saya tidak tahu, saya tahu situasi pekerjaan mana yang terbengkalai namun saya tidak mau membuat resah," pintanya.
Bima mengharapkan kedepannya seluruh OPD dan Datuk Penghulu agar ada kesadaran dari diri sendiri bagaimana kedepan Rohil ini bisa lebih baik lagi dalam pencegahan korupsi. Untuk itu semua pihak khususnya OPD dan Penghulu supaya selalu berkoodinasi dan berkonsultasi dengan TP4D.
Laporan : Irwansyah