Beredar Video Polisi Protes Honor Pengamanan Pemilu Dipotong, Ini Faktanya
.jpeg)
Poto Ilustrasi pengamanan pemilu
Jakarta - Beredar video polisi berpangkat bintara beramai-ramai meneriaki seorang perwira polisi di halaman markas polisi. Polisi berpangkat bintara disebut protes terkait honor pengamanan Pemilu 2019.
Dilihat detikcom pada Senin (29/4/2019), video itu berdurasi 37 detik. Tampak seorang personel membela temannya yang sedang protes.
"Komandan mau ancam mutasi, mutasi kemana komandan?" teriak personel berpangkat bintara itu kepada perwira yang sedang berdiri di podium sambil berusaha menenangkan anggotanya.
Dari informasi yang diterima detikcom, peristiwa itu terjadi di Mapolres Halmahera Selatan, Maluku Utara, pagi tadi. Kapolres Halmahera Selatan diprotes anggotanya yang merasa honor pengamanan Pemilu 2019 mereka dipotong.
"Miskomunikasi saja. Bukan pemotongan (honor). Kemarin kan tahapan pemilu molor. Semula pemungutan suara sampai penghitungan diprediksi enam hari sesuai jadwal KPU, ternyata saat pelaksanaannya lebih lama dari waktu yang diprediksi, sementara DIPA anggaran yang diberikan hanya 6 sampai 7 hari," ujar Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto saat dimintai konfirmasi detikcom.
Suroto menuturkan anggotanya dalam video tersebut mengira pembayaran honor pengamanan pemilu tak transparan karena tak sesuai lama kerja mereka. Suroto menegaskan Polda Maluku Utara akan memenuhi hak-hak anggotanya yang telah bertugas mengamankan pemilu.
"Ternyata kan sampai tanggal 28 (April 2019), pelaksanaannya kan molor dan di sini jaraknya jauh-jauh. Jadi mereka kira kami tidak transparan, padahal meleset dari jadwal awal. Mereka kan bertanggung jawab atas logistik pemilu, mengantar dari mulai ke TPS untuk pemungutan, setelah itu dari TPS mengantar ke desa, ke kecamatan, jadi memang capek. Makanya sampai ada yang meninggal kan," terang Suroto.
Suroto mengaku akan turun langsung menyelesaikan masalah kekurangan pembayaran honor pengamanan pemilu. Saat ini Wakapolda dan Karo Ops Polda Maluku Utara juga telah mengecek permasalahan tersebut ke lapangan.
"Wakapolda, Karo ops sudah turun ke lapangan. Rencana saya juga turun ke lapangan. Kami akan penuhi hak-hak mereka. Kami akan cari anggarannya," tutur Suroto.
Sumber : detik