Kami Sudah Masak: Harga Diri yang Tersisa di Atas Reruntuhan Padang Halaban
LABUHANBATU UTARA– Debu sisa penggusuran belum benar-benar turun di Padang Halaban. Di hamparan tanah merah yang kini botak, di mana alat berat baru saja menyelesaikan "tugasnya" meratakan rumah-rumah warga, sebuah adegan kontras tersaji di bawah langit mendung Januari.
Bukan lagi deru ekskavator yang terdengar, melainkan langkah sepatu laras panjang aparat kepolisian. Kali ini, tangan mereka tidak memegang tameng atau pentungan, melainkan menenteng kantong-kantong kresek berwarna merah. Isinya bantuan logistik—kemungkinan nasi bungkus atau sembako—untuk warga yang kini kehilangan atap.
Niat itu, di atas kertas, adalah gestur kemanusiaan. Namun, bagi warga Padang Halaban yang hatinya baru saja remuk melihat rumah mereka rata dengan tanah, kedatangan seragam cokelat itu justru menabur garam di atas luka.
"Pura-pura Baik"
Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat jelas ketegangan psikologis di sebuah teras musala atau balai warga yang menjadi tempat pengungsian sementara. Saat petugas menyodorkan bungkusan merah itu, tak ada tangan warga yang menyambut.
"Pura-pura baik ini," celetuk seorang warga dengan nada getir, merekam momen ketika para petugas berjalan mendekat.
Resistensi itu bukan berupa amukan fisik, melainkan penolakan dingin yang menusuk. Seorang bapak berbaju merah marun yang duduk di lantai menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia tak butuh iba dari pihak yang, di mata mereka, turut andil dalam hilangnya tempat berteduh mereka.
"Enggak usah, enggak usah diambil," seru suara-suara dari kerumunan warga.
"Kami sudah masak! Sudah satu dandang!" teriak seorang ibu, suaranya parau menahan emosi.
Kalimat itu sederhana, namun sarat makna. "Kami sudah masak" adalah proklamasi kemandirian. Bahwa meski tanah mereka diambil dan rumah mereka digusur, mereka tidak sudi "disuapi" oleh tangan yang sama yang mengawal penggusuran tersebut.
Logika Perut vs. Logika Hati
Situasi sempat memanas ketika petugas tampak bersikeras memberikan bantuan tersebut kepada seorang nenek tua yang duduk berselonjor di lantai. Warga lain sontak berdiri, menghalangi upaya itu dengan tegas.
"Jangan dipaksa, Bang! Kalau orang enggak mau, jangan dipaksa!" hardik seorang pemuda berbaju kaos krem. "Jangan pancing keributan lagi."
Para petugas kepolisian itu akhirnya mundur. Langkah mereka canggung, berbalik arah menjauhi kerumunan warga, kembali menenteng kantong-kantong merah yang tak tersentuh itu. Di latar belakang, puing-puing bangunan yang hancur menjadi saksi bisu.
Peristiwa di Padang Halaban ini menjadi potret muram konflik agraria di Indonesia. Ketika sengketa lahan meletus, seringkali pendekatan formal-legalistik melupakan aspek paling dasar: manusia. Memberi makan korban penggusuran mungkin dianggap prosedur standar pasca-konflik bagi aparat, namun bagi warga, itu adalah sebuah paradoks.
Hari itu di Labuhanbatu Utara, warga membuktikan satu hal: mereka mungkin kehilangan tanah, mereka mungkin lapar dan tidak punya rumah, tapi harga diri mereka tidak untuk dibarter dengan sebungkus nasi.**