MENU TUTUP

Pansus DPRD Rohil Bersama PMD Gelar Rapat Finalisasi Ranperda Perubahan Tentang Pilpeng

Selasa, 27 September 2022 | 12:43:50 WIB
Pansus DPRD Rohil Bersama PMD Gelar Rapat Finalisasi Ranperda Perubahan Tentang Pilpeng
ROKAN HILIR, (WRC) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rokan Hilir (Rohil) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan bagian hukum Pemerintah Daerah menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu (Pilpeng) di Kabupaten Rokan Hilir, Senin (26/9/2022) di Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu enam Bagansiapiapi, Rohil.
 
Ketua Pansus Ranperda DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Amansyah mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Oerda Nomor 9 tentang Pemilihan Penghulu ini sudah masuk pada tahapan finalisasi.
 
"Alhamdulillah, rapat ini merupakan rapat finalisasi Ranperda perubahan Perda Nomor 9 tentang Pemilihan Penghulu. Setelah harmonisasi di kanwil Kemenkumham Propinsi Riau ada beberapa koreksi yang dilakukan pihak Kemenkumham, sudah ada kesepakatan bersama dan sudah  kami sempurnakan, " kata Amansyah.
 
Lanjutnya, Untuk itu diberikan waktu selama tiga hari kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Rokan Hilir untuk menunggu hasil verifikasi dari Biro Hukum.
 
" Selanjutnya Pansus DPRD akan mintai pendapat dan persetujuan dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena yang memberikan persetujuan itu adalah fraksi-fraksi, " jelasnya.
 
Dikatakan Amansyah,  esensi dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir tidak ada perubahan, seperti kearifan lokal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia.
 
"Saya kira dari awal pembahasan yang kita laksanakan yang berubah hanya satu. Berdasarkan harmonisasi di Kantor Wilayah Menkumham  Pekanbaru, bahwa Pansus DPRD bersama Pemkab Rokan Hilir sepakat dengan salah satu persyaratan pada Perda disebut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut mencalonkan diri pada Pilpeng cukup hanya dengan izin atasan," terang Amansyah.
 
Begitu juga bagi TNI/Polri, tambah Amansyah secara konstitusional sebelumnya tidak boleh di pilih ataupun memilih. Tapi dalam Pemilihan Penghulu, diberikan hak konstitusional untuk mengikuti Pilpeng dengan syarat mendapat izin dari atasan yang bersangkutan terlepas bagaimana caranya.
 
Sedangkan bagi tenaga honor di pemerintah pada Peraturan Daerah Nomor 9 sebelumnya ada aturan jika yang bersangkutan ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Penghulu diharuskan terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai tenaga honor.
" Pada Perda sebelumnya disebutkan bagi tenaga honorer yang mau ikut Pilpeng harus mundur dari honor, ini sangat tidak berkeadilan . Sebab realitanya belum tentu menang saat mengikuti Pilpeng dan dia kehilangan pekerjaan, ini bisa menambah angka pengangguran," ungkapnya.
 
Diterangkannya, dalam Peraturan Daerah yang terbaru semunya harus diselaraskan dengan kondisi yang ada. Baik itu tenaga honor yang ditunjuk melalui SK bupati maupun SK OPD cukup dengan izin dari atasan dari yang bersangkutan saja, sehingga pegawai honor juga perlu diberikan rasa yang berkeadilan sehingga memiliki kapasitas yang sama dengan lainnya.
 
"Jika gagal jadi Penghulu, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk kembali mengabdi di Pemerintah," jelas Amansyah. (Irwan)
Berita Terkait

Legislatif Dan Eksekutif Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2016

Solusi Atasi Banjir, Dewan Sarankan Undang Tokoh Masyarakat

DPRD Rohil Sahkan Perda Pernyataan Modal Pada Bank Riau Kepri

Afrizal: Pemkab Harus Manfaatkan Potensi Pajak Daerah Yang Ada

Biaya Tunjangan DPRD Rohil Dipertanyakan, Sejumlah Mobdin Masih Dikuasai

TULIS KOMENTAR
TERPOPULER +
1

DPRD Rohil Paripurnakan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun

2

Memperingati Hari Guru Nasional, Bupati Rohil Minta Kwalitas Pendidikan Terus Ditingkatkan

3

Dianggarkan 32 Milyar, Guru PPPK Rohil Akan Menerima Gaji Sesuai SK Bupati 

4

Batal ke Kampar, Acara Anies Baswedan Dipusatkan di Pekanbaru

5

Bupati Rohil Kukuhkan Kepengurusan Forum Silaturahmi Pelaku Sejarah Pembentukan Kabupaten Rohil

6

Pansus DPRD Bersama Pemkab Rohil Gelar Rapat Lanjutan Pembahasan RTRW 

7

KPU Kampar Umumkan Rancangan Dapil Pileg 2024

8

Saat ini Sebanyak 449 Orang Melamar untuk Jadi PPK Kabupaten Kampar

9

Bersama Forkopimda, Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal Pimpin Apel Kesiapsiagaan Atasi Bencana

10

Mahasiswa Profesi Ners UPTT Tahun 2022 lakukan MMD 1 serta Pelantikan Pokjakes