Lancang Kuning

Bupati Rohil Diminta Ajukan Penangguhan Pemecatan PNS Korupsi, Ini Alasannya

BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM  - Kristina (40) warga jalan pelabuhan baru gang abizar, Istri dari Suhermanto oknum PNS di Rohil yang tersandung korupsi meminta Bupati Rokan (Rohil) Hilir H Suyatno segera mengajukan permohonan penundaan pemecatan PNS yang tersandung kasus korupsi. 

"Sungguh saat ini kami sudah jatuh tertimpa tangga, suami saya sudah menjalani hukuman dan bukan pemeran utama tapi harus dihadapkan dengan aturan baru saat ini," kata Kristina, Minggu (30/12/2018).

Bahkan menurutnya Pemkab Rohil harus tetap berkomitmen bahwa tidak akan memberhentikan ASN yang terlibat korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padahal sampai saat ini para mantan Pidana yang berstatus kasus Korupsi sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

Seharusnya sebelum surat pemberhentian dilakukan harus menunggu hasil sidang apakah diterima atau ditolak. Ia menjelaskan salah satu Kabupaten yang mengajukan adalah Kuansing Singingi dan seharusnya bisa diterapkan juga di Rohil.

ia menjelaskan bahwa suaminya hanyalah bawahan dan bukanlah pemeran utama dalam kasus korupsi yang telah memutuskan suaminya dan dua rekan lainnya hingga menjalani hukuman kurungan selama 1,4 tahun. Bahkan suaminya telah menjalani masa hukuman dan denda yang ditetapkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. 

Forum Marwah ASN Republik Indonesia dengan jumlah ribuan orang tengah berjuang untuk memperjuangkan naaib mereka terkait Surat Keputusan Bersama (SKB), kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Sudah dilakukan berbagai sidang namun belum ada keputusan dan masih akan ada beberapa sidang diantaranya, Sidang 2 januari 2019 PTUN. agendanya Duplik tergugat I terhadap Replik penggugat dan bukti surat dari para pihak. Sidang MK tanggal 8 Januari 2019 pengujian uu nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Agenda mendengarkan keterangan DPR dan ahli pemohon.

"Padahal pada sidang 26 Desember 2018 di PTUN di Jakarta bahwa ketua hakim sudah memerintahkan perwakilan dari tiga Mentri agat tidak melakukan tindakan apapun 2 minggu kedepan sampai adanya keputusan. Tapi ternyata rapat 3 Mentri pada 27 Desember 2018. memerintahkan seluruh BPK, Gubernur dan Bupati melaksnakan surat SKB Mentri. Jika tidak dilaksnakan maka KPK akan turun ke daerah untuk memprtanyakannya," papar Kristina dengan mata berkaca-kaca.

Ia dan kelurga hanya berharap surat pemberhentian jika memang keputusan ditolak barulah dikeluarkan. Apabila dikeluarkan dengan cepat maka jika gugatan diterima maka akan menjadi persoalan baru karena status PNS yang dipertaruhkan. "Kalau memang suami saya harus berhenti dengan para mantan napi ASN lainnya tak apa asal sudah keluar keputusan yang sedang diperjuangkan saat ini. Kalau saat ini kan mereka masih berjuang dan biarlah dulu sampai adanya keputusan," tegasnya.

Satu lagi yang harus menjadi pertimbangan bahwa aturan ASN yang diberhentikan dalam UU adalah 2 tahun yang mana manurun dari aturannya 4 tahun dan bunyinya sama sejak tahun 1978 dalam UU Tipikor. "Mudah-mudah pak Bupati dan para pemangku kepentingan mendengarkan kami yang samlai saat ini kami masih merasa menjadi korban dalam kasus menjerat suami saya."Tandasnya. (rils/zmi)


[Ikuti Wawasanriau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar