Dewan Pertanyakan SKPD Terkait Realisasi APBD Rohil 10 Persen
DPRD Rohil Abu Khoiri
BAGANSIAPIAPI, Wawasanriau,com - Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri menegaskan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Rohil sampai saat ini dinilai belum maksimal. Ini terlihat dari realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing SKPD hingga memasuki triwulan ke III tahun anggaran 2015 baru terealisasi 10 persen.
Padahal, seharusnya diakhir bulan Juni kemarin serapan APBD bisa mencapai 45 atau 50 persen. Tapi realitanya hingga Agustus ini masih saja rendah.
"Kami minta agar seluruh SKPD, pegawainya fokus bekerja. Perlu diingat, waktu akhir penggunaan anggaran semakin dekat. Ditambah lagi sudah memasuki September, makanya kami minta pejabat terutama dijajaran kepala dinas untuk tidak berkeliaran diluar jam kerja. Apalagi kalau hanya sibuk dengan acara seremonial," kata Abu Khoiri, Jumat (21/8/15).
Ia menegaskan, jangan sampai ada kesan pembiaran pelaksanaan kegiatan apalagi proyek fisik yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas umum dan termasuk sekolah yang terbengkalai karena tidak kunjung siap difungsikan.
"Jadi, kita selaku wakil rakyat sangat merasa kecewa dimana laporan yang kami peroleh bulan lalu serapan anggarannya baru mencapai 10 persen," kesal Abu Khoiri.
Lanjutnya, pihaknya juga pernah menyampaikan kepada pimpinan dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) agar pemerintah menyampaikan realisasi anggaran, namun sampai sekarang hal itu tidak dilakukan.
Pemerintah, kata Abu Khoiri seharusnya khawatir dengan kenyataan yang terjadi dimana dampak buruk yang bisa berimbas banyak diantaranya terkendala pembangunan bagi masyarakat, dikenai sanksi dengan pemotongan atau pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk APBD tahun depan.
Maka dari itu, para kepala dinas ditegaskan Abu Khoiri untuk menggesa kegiatan sehingga tidak ada kesan sibuk sendiri dengan acara, apalagi kalau hanya sekedar hadir mengikuti Bupati.
"Kami juga minta kepada pak Bupati kalau ada acara janganlah semua kadisnya dibawa, apa penting mereka?," ujarnya lagi.
Dia mengharapkan Pemkab Rohil serius menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini agar kedepan Rohil tidak dirugikan oleh keputusan Pusat yang disebabkan oleh rendahnya daya serap anggaran yang ada.
"Pemerintah Pusat kan punya hak untuk mengintervensi anggaran jika ternyata Pemkab tidak menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan anggaran dengan baik," tandasnya. (Ded/wrc)
Padahal, seharusnya diakhir bulan Juni kemarin serapan APBD bisa mencapai 45 atau 50 persen. Tapi realitanya hingga Agustus ini masih saja rendah.
"Kami minta agar seluruh SKPD, pegawainya fokus bekerja. Perlu diingat, waktu akhir penggunaan anggaran semakin dekat. Ditambah lagi sudah memasuki September, makanya kami minta pejabat terutama dijajaran kepala dinas untuk tidak berkeliaran diluar jam kerja. Apalagi kalau hanya sibuk dengan acara seremonial," kata Abu Khoiri, Jumat (21/8/15).
Ia menegaskan, jangan sampai ada kesan pembiaran pelaksanaan kegiatan apalagi proyek fisik yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas umum dan termasuk sekolah yang terbengkalai karena tidak kunjung siap difungsikan.
"Jadi, kita selaku wakil rakyat sangat merasa kecewa dimana laporan yang kami peroleh bulan lalu serapan anggarannya baru mencapai 10 persen," kesal Abu Khoiri.
Lanjutnya, pihaknya juga pernah menyampaikan kepada pimpinan dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) agar pemerintah menyampaikan realisasi anggaran, namun sampai sekarang hal itu tidak dilakukan.
Pemerintah, kata Abu Khoiri seharusnya khawatir dengan kenyataan yang terjadi dimana dampak buruk yang bisa berimbas banyak diantaranya terkendala pembangunan bagi masyarakat, dikenai sanksi dengan pemotongan atau pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk APBD tahun depan.
Maka dari itu, para kepala dinas ditegaskan Abu Khoiri untuk menggesa kegiatan sehingga tidak ada kesan sibuk sendiri dengan acara, apalagi kalau hanya sekedar hadir mengikuti Bupati.
"Kami juga minta kepada pak Bupati kalau ada acara janganlah semua kadisnya dibawa, apa penting mereka?," ujarnya lagi.
Dia mengharapkan Pemkab Rohil serius menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini agar kedepan Rohil tidak dirugikan oleh keputusan Pusat yang disebabkan oleh rendahnya daya serap anggaran yang ada.
"Pemerintah Pusat kan punya hak untuk mengintervensi anggaran jika ternyata Pemkab tidak menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan anggaran dengan baik," tandasnya. (Ded/wrc)
LAINNYA
Tulis Komentar