Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 131 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang rasio alokasi belanja pegawainya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Ini artinya dana belanja daerah mayoritas digunakan untuk belanja pegawai pemerintahannya.

"Untuk APBD 2016, 131 daerah Kabupaten/Kota memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total APBD mencapai di atas 50%. Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai," katanya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Jumlah ini melebihi rasio belanja pegawai pemerintah pusat yang mencakup 1/4 terhadap anggaran pemerintah pusat.

"Kalau dari sisi neraca pempus, belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pempus. Ini berarti sekitar 1/4 nya dari anggaran kita dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Ia juga mengatakan, hal ini telah disampaikan kepada Presiden dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait untuk membahas agar pemerintah daerah yang tercakup dalam 131 yang disebutkan tersebut dapat fokus dalam mengelola APBD nya untuk hal yang lebih bermanfaat langsung bagi pembangunan daerahnya.

"Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami (Kementerian Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membuat pemerintah lebih fokus untuk APBD nya untuk melayani masyarakat dan program-program di dalam rangka untuk pembangunan," pungkasnya.

sumber: detik.com