BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Dari 34 satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemkab Rokan Hilir Provinsi Riau, mayoritas diantaranya masih enggan melibatkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek.

 “Sejauh ini hanya sekitar sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melibatkan TP4D dalam pendampingan kegiatan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, Bima Suprayoga melalui Kasi Intelijen Sri Odit Megonondo di Bagansiapiapi.

Padahal menurutnya tim tersebut dibentuk untuk mengurangi penyimpangan, sekaligus memberikan rambu agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak bermasalah dengan hukum.

Sembilan SKPD yang mendapatkan pendampingan tersebut yaitu Setretariat Daerah, RSUD dr Pratomo, Dinas Pendidikan, Bagian Humas Setdakab, Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Rohil.

“Sisanya lebih dari 20-an SKPD lain masih enggan berkonsultasi dengan tim, padahal sebelumnya dalam pencanangan keberadaan TP4D diketahui oleh seluruh dinas di lingkungan Pemkab Rohil,” katanya.

Odit menyebutkan tidak ada sanksi bagi SKPD yang enggan berkonsultasi dengan tim yang dibentuk secara nasional itu, namun manfaatnya sangat penting terutama meminimalisir potensi pelanggaran yang berimbas pada hukum.

“Jadi bagi yang tidak ada pendampingan, bila bermasalah maka kami tidak bisa membantu karena sebelumnya tidak ada konsultasi,” ucapnya.

Keberadaan TP4D menurut dia merupakan bagian penting untuk mendukung terwujudnya sistem kerja yang lebih baik sehingga bisa mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program.

“Apalagi jika SKPD merasa ragu untuk mengeksekusi suatu pengerjaan,” katanya.

Kedepan Kejari Rohil mengharapkan agar tingkat kesadaran SKPD bisa meningkat sehingga keberadaan TP4D dapat maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya. (wrc)